Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum mengumumkan jadwal pelantikan pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pejabat yang telah ditetapkan dapat segera menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
Kepastian tersebut disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari di Ruang Sidang Kabinet, Selasa (2/6/2026).
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai waktu pelantikan pimpinan baru BGN, Prasetyo belum memberikan tanggal pasti dan meminta publik menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
"Tunggu nanti akan kita umumkan," kata Prasetyo.
Meski jadwal pelantikan belum diumumkan, Prasetyo menegaskan keputusan Presiden terkait pengangkatan pimpinan baru telah berlaku sehingga roda organisasi BGN tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Menurut dia, pergantian pimpinan tidak boleh menghambat pelaksanaan berbagai program yang sedang dijalankan lembaga tersebut, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Baca Juga
- Profil Nanik S Deyang, Kepala BGN Baru Pengganti Dadan Hindayana
- Ini Alasan Prabowo Ganti Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN
- Pemerintah Audit Internal BGN, Hasilnya Akan Diumumkan Usai Pergantian Pimpinan
"Yang pasti dengan ditetapkan pengangkatan pejabat yang baru sudah dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagaimana mestinya," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan melakukan pergantian pimpinan BGN setelah melalui proses monitoring dan evaluasi selama hampir satu setengah tahun.
Dalam keputusan tersebut, Nanik S Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sementara itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono dipercaya mengisi posisi Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewik Kusung dan Soni Sanjaya.
Pemerintah berharap kepemimpinan baru mampu memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mempercepat pelaksanaan program-program peningkatan gizi nasional yang menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
