JAKARTA, KOMPAS.TV - Perdebatan terkait frekuensi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri kembali mencuat setelah sejumlah pihak menyampaikan kritik dan respons berbeda mengenai efektivitas serta hasil dari lawatan tersebut.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Andrea Hugo Parera, menilai kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dinopati Jalal terkait tingginya intensitas perjalanan Presiden Prabowo ke luar negeri merupakan masukan yang konstruktif.
Ia menekankan perlunya transparansi pemerintah dalam menyampaikan hasil dari setiap kunjungan kenegaraan, khususnya kepada publik.
Menurutnya, Kementerian Luar Negeri perlu secara terbuka menjelaskan capaian konkret dari setiap lawatan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan luar negeri pemerintah.
Baca Juga: Cerita Korban Begal Pilih Tinggalkan Motor Demi Selamatkan Nyawa | DIPO INVESTIGASI
Gerindra Nilai Kritik Kurang Tepat
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habib Rohman, memberikan respons berbeda. Ia menilai kritik yang disampaikan Dinopati Jalal kurang etis dalam penyampaiannya.
"Ini kan negara demokrasi. Dia bilang negara demokrasi, dia mengkritik, saya mengkritik balik beliau. Sejauh apa pemahaman beliau soal etika kita dalam konteks menyampaikan kritik seperti apa. Seorang mantan Wamenlu tiga bulan menyampaikan kritikan, saya mengkritik hendaknya lebih elegan.," serunya dalam siaran Kompas Petang di KompasTV, Selasa (2/6/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangannya menyampaikan sejumlah klarifikasi dari pihak Istana terkait lawatan Presiden melalui akun Instagram Sekretaris Kabinet.
Beberapa poin yang disampaikan antara lain:
- Biaya tambahan dalam kunjungan kenegaraan disebut ditanggung secara pribadi oleh Presiden.
- Jumlah rombongan perjalanan diklaim berkurang lebih dari separuh dibandingkan periode sebelumnya.
- Pola perjalanan dinilai lebih efisien dan telah diatur secara terjadwal.
Penulis : Ade Indra Kusuma Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- kunjungan presiden
- prabowo subianto
- politik indonesia
- istana negara
- pdi p
- andreas hugo parera
