Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyinggung soal politik dalam pleidoinya. Jaksa Penuntut Umum atau JPU merespons pernyataan Nadiem dalam persidangan kasus Chromebook.
JPU Parade Hutasoit membantah tudingan politisasi dalam penanganan kasus pengadaan laptop Chromebook. Menurut Parade, seluruh sidang untuk kasus tindak pidana korupsi murni dalam rangka penegakan hukum. Menurutnya, hal tersebut dapat dilihat dalam fakta persidangan kasus-kasus tersebut.
"Kalau beliau menganggap seperti itu, kami tetap mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang keliru," kata Parade di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (2/6).
Pernyataan soal politik disampaikan Nadiem Makarim saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi pada Selasa (2/6). Nadiem menduga kasus yang menjerat dirinya sebagai terdakwa disebabkan oleh "pihak sangat kuat" di sektor pendidikan.
Nadiem tidak menjelaskan lebih lanjut pihak yang dimaksud, tapi menurutnya banyak pihak yang tidak menginginkan adanya digitalisasi dalam sektor pendidikan. Nadiem mengakui tidak mengantisipasi gesekan terkait kebijakan digitalisasi pendidikan menjadi dendam besar terhadap dirinya.
"Saya tidak bisa bilang kasus ini politis atau tidak. Yang jelas, kasus ini murni kekeliruan investigasi, karena fakta-fakta dalam dakwaan tidak berdasarkan realita," kata Nadiem.
Nadiem berpendapat banyak pendapatan pihak-pihak di sektor pendidikan yang terganggu akibat digitalisasi pendidikan. Nadiem menilai hal tersebut diperburuk dengan gaya kepemimpinannya yang tidak melanjutkan budaya pemerintahan.
Beberapa budaya pemerintahan yang disinggung Nadiem adalah publikasi dan mengundang anggota legislatif dalam kunjungan ke daerah. Menurutnya, hal tersebut membuat beberapa pihak merasa tidak dihargai.
"Di bidang politik, berbagai undangan acara saya tolak apabila tidak berhubungan dengan program saya, sehingga banyak pihak yang tersinggung," katanya.
Nadiem mengatakan kesalahan utamanya saat menjabat adalah melupakan menteri adalah jabatan politik. Dengan demikian, seorang menteri harus memiliki hubungan baik lintas institusi dan organisasi.
Dia lupa merangkul pihak-pihak yang telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan saat melakukan digitalisasi pendidikan. Karena itu, Nadiem mengakui dirinya meremehkan ritual politik yang saat ini dinilainya menjadi aspek penting dalam kesinambungan sebuah program.
"Saran saya untuk generasi berikutnya yang sedang mempertimbangkan untuk mengabdi ke negara: temukan keseimbangan antara profesionalitas dan tata krama politik, karena gesekan kecil bisa jadi dendam besar," ujarnya.
Jaksa Anggap Publik Belum TercerahkanJaksa Parade juga menilai banyak masyarakat yang belum memahami kasus pengadaan laptop Chromebook secara menyeluruh. Hal tersebut menanggapi banyaknya dukungan terhadap Nadiem di ruang sidang maupun media sosial.
Parade mengatakan dukungan masyarakat tidak sama dengan kebenaran di persidangan. Selain itu, Parade menilai tingginya dukungan kepada Nadiem disebabkan oleh belum tercerahkannya pengetahuan masyarakat terkait isi persidangan yang telah berlangsung sekitar 4 bulan tersebut.
"Bisa jadi masyarakat atau netizen yang mendukung Nadiem itu belum tercerahkan. Persidangan ini sudah berlangsung sekitar 4 bulan, jadi mungkin banyakfakta yang belum teredukasi ke netizen," katanya.
Walau demikian, Parade tidak bisa menilai apakah telah ada usaha penggiringan opini publik oleh kubu Nadiem terhadap kasus ini. Namun Parade menilai pihaknya tidak bisa membatasi adanya penggiringan opini publik oleh kubu Nadiem.
Berdasarkan pantauan Katadata, sejumlah figur publik baik artis hingga influencer menyatakan kekecewaan atas tuntutan kepada Nadiem. Figur publik tersebut meluapkan kekecewaan melalui akun media sosial pribadi mereka masing-masing, termasuk CEO Malaka Project Ferry Irwandi, Cinta Laura hingga Maudy Ayunda.
