Ramai Soal Kode STBLD di Akta Kelahiran, Apa Itu?

Ilustrasi akta kelahiran bayi. (Sumber: Envato/Johnstocker)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Media sosial TikTok diramaikan dengan unggahan warganet yang menyebut adanya penggolongan warga berdasarkan kode tertentu dalam akta kelahiran Warga Negara Indonesia (WNI).

Narasi tersebut viral setelah video diunggah salah satunya oleh pengelola akun TikTok @zhi****** menyebut nomor Staatsblad (STBLD) pada akta kelahiran merupakan penanda golongan masyarakat warisan era kolonial Belanda.

“Coba cek akta kelahiranmu sekarang! Kamu kasta apa di mata Belanda?” tulis akun TikTok @zhi******.

Unggahan itu menyebut setidaknya ada empat kode STBLD yang dianggap menunjukkan kelas sosial berbeda, yakni STBLD 1849 Nomor 25, STBLD 1917 Nomor 130, STBLD 1933 Nomor 75, dan STBLD 1920 Nomor 751.

Unggahan tersebut mendapatkan respon beragam, sebagian warganet mengaku menemukan kode STBLD dalam akta kelahiran mereka, sementara yang lain tidak menemukannya.

Baca Juga: Jemput Bola ke Panti Asuhan, Dukcapil Kendari Terbitkan Akta Kelahiran Belasan Balita

Apa Itu Kode STBLD?

Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Indonesia pada Senin (1/6/2026), STBLD merupakan singkatan dari Staatsblad. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti "lembaran berita resmi (negara)." 

Dalam konteks hukum, Staatsblad digunakan sebagai penomoran dan penunjuk atas peraturan atau undang-undang yang berlaku di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) pada masa kolonial. Dalam keterangan Akta Kelahiran, terutama terbitan lama, kode Stbld biasanya diikuti dengan angka dan tahun, misalnya "Stbld. 1930 No. 751", yang merujuk pada peraturan atau dasar hukum yang digunakan saat itu. 

Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi kependudukan Indonesia saat itu masih mengacu pada hukum warisan kolonial Belanda. Dalam sejarah, terdapat sejumlah peraturan kolonial yang pernah menjadi dasar pencatatan sipil bagi kelompok penduduk tertentu, antara lain:

1. Staatsblad 1849 Nomor 25, yang pada masa itu digunakan sebagai dasar pengaturan pencatatan sipil bagi penduduk yang termasuk dalam kategori hukum Eropa menurut sistem kolonial.

Penulis : Switzy Sabandar Editor : Gading-Persada

Sumber : BPS