REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kondisi fiskal Indonesia dinilai masih berada dalam jalur yang terkendali meski menghadapi tantangan ekonomi global dan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat. Sejumlah indikator makroekonomi disebut masih menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah tetap terjaga.
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi mengatakan rasio utang pemerintah, defisit APBN, hingga stabilitas sektor keuangan masih berada pada level yang relatif sehat. Karena itu, kondisi fiskal nasional perlu dilihat secara utuh berdasarkan data dan perkembangan ekonomi terkini.
- Penurunan Daya Beli di Warteg Sinyal Ekonomi Makin Sulit
- Prabowo Tegaskan Ekonomi Indonesia Harus Sesuai Pancasila
- Penguatan Diplomasi Ekonomi dengan Perancis Dinilai Strategis bagi Indonesia
“Secara teknikal, kondisi fiskal Indonesia masih relatif aman. Rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada di bawah 40 persen, jauh di bawah batas maksimal 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Bahkan dibanding banyak negara G20, posisi Indonesia masih jauh lebih sehat,” kata Abdul Rahman dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).
Menurut dia, praktik pembiayaan ulang utang atau refinancing merupakan instrumen yang lazim digunakan dalam pengelolaan fiskal modern. Karena itu, mekanisme tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan indikator adanya persoalan dalam kondisi fiskal negara.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Abdul Rahman menilai, hal yang perlu dijaga adalah rasio utang, kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran, serta disiplin dalam pengelolaan anggaran negara. Ia menyebut pemerintah masih mampu menjaga defisit APBN di bawah ambang batas tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan disiplin fiskal tetap dijalankan meski pemerintah menghadapi tantangan ekonomi global yang tidak ringan.
Terkait defisit keseimbangan primer yang sempat menjadi perhatian pada awal tahun, Abdul Rahman menjelaskan kondisi itu dipengaruhi percepatan realisasi belanja negara pada triwulan pertama 2026.
“Target defisit keseimbangan primer tahun 2026 sebesar Rp89,7 triliun, sementara hingga Maret telah mencapai Rp95,8 triliun. Namun perlu dipahami bahwa pola penerimaan negara memang secara historis meningkat pada kuartal II dan III, terutama dari penerimaan pajak dan aktivitas ekonomi domestik,” ujarnya.
Ia juga menilai kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia masih terjaga. Hal itu tercermin dari permintaan terhadap Surat Berharga Negara (SBN), posisi cadangan devisa yang kuat, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap positif.
“Fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Inflasi relatif terkendali, sektor perbankan stabil, dan konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan nasional,” katanya.
Abdul Rahman berharap diskusi mengenai kondisi ekonomi nasional dilakukan secara konstruktif dan berbasis data. Menurut dia, penyampaian pandangan yang proporsional penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap perekonomian nasional.
“Kita tidak boleh membangun kepanikan publik dengan narasi yang tidak proporsional. Kritik harus konstruktif, berbasis data, dan menggunakan pendekatan ekonomi yang tepat agar tidak menimbulkan distrust terhadap kondisi ekonomi nasional,” ujarnya.
