JAKARTA, KOMPAS — Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Rabu (3/6/2026). Penggeledahan ini dilakukan hanya berselang beberapa jam setelah Presiden Prabowo Subianto merombak pucuk pimpinan lembaga tersebut.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Jeffry membenarkan adanya penggeledahan di kantor BGN tersebut. Namun, pihak Kejaksaan Agung belum bersedia membeberkan secara rinci mengenai perkara yang melatarbelakanginya.
"Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," ujar Jeffry saat dikonfirmasi.
Jeffry juga belum memberikan keterangan mengenai ruang kerja yang diperiksa maupun barang bukti yang disita. Detail mengenai kasus hukum yang sedang diselidiki ini rencananya akan segera diungkapkan kepada publik.
Banyak catatan yang menjadi dasar pertimbangan Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan bisa segera diperbaiki. Ada masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola, termasuk dalam menjaga kualitas makanan.
Sebelum penggeledahan terjadi, Presiden Prabowo telah mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN pada Selasa (2/6/2026) malam. Selain Dadan, dua wakil kepala BGN, yakni Letjen (Purn) Lodewijk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sonjaya, juga diberhentikan dari jabatannya.
Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN untuk memimpin lembaga tersebut. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Agustina Arumsari yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BPKP, serta Mayor Jenderal Trenggono selaku Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, pencopotan ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BGN selama 1,5 tahun terakhir. Berbagai catatan kepatuhan menjadi dasar pertimbangan Presiden untuk melakukan pergantian ini.
"Banyak catatan yang menjadi dasar pertimbangan Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan bisa segera diperbaiki. Ada masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola, termasuk dalam menjaga kualitas makanan," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa.
Melalui perombakan ini, pemerintah berharap pimpinan baru dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas, memperbaiki kinerja, serta meningkatkan tata kelola organisasi. Langkah tersebut diambil demi menghadirkan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia.
Jajaran pimpinan BGN yang baru juga diinstruksikan segera melakukan konsolidasi internal serta memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan seluruh program tetap berjalan dengan baik di masa transisi.
Prasetyo menegaskan, proses evaluasi dan pergantian kepemimpinan ini dijamin tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Setiap unit kerja di lingkungan BGN diminta tetap menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Langkah penyegaran organisasi ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah.
"Ini sekaligus sebagai pengejawantahan manifesto kemanusiaan, pengejawantahan manifesto keberpihakan, dan tentunya kita berharap program ini dapat menjadi alat penggerak ekonomi nasional," ujar Prasetyo.
Adapun Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang, menyatakan, ia kini memikul tanggung jawab yang sangat besar setelah ditunjuk menggantikan Dadan Hindayana. Sejumlah pekerjaan rumah harus dikerjakannya dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
”Ini amanah dan tanggung jawab yang amat sangat besar serta berat buat saya untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapat gizi terbaik serta membangkitkan ekonomi rakyat. Mohon dukungan dan doanya saya bisa menjalankan tugas dengan baik dan lancar,” kata Nanik saat dihubungi, Rabu (3/6/2026), di Jakarta.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menilai, pencopotan Dadan terlambat karena sudah terlalu banyak kasus keracunan MBG. Kementerian Kesehatan mencatat ada 446 kasus keracunan MBG dengan total korban 37.693 orang selama program itu berjalan dari Januari 2025 hingga awal Mei 2026.
Pergantian pimpinan BGN ini, lanjut Jasra, harus menjadi momentum untuk memperbaiki program MBG secara menyeluruh. Evaluasi tata kelola program MBG ke depan seharusnya tidak sama dengan evaluasi program pemerintah biasa yang dilakukan tahunan, tetapi membutuhkan perubahan yang cepat dan mendasar.
”Kami tidak ingin MBG hanya menjadi program bagi-bagi makanan. Program ini harus kembali pada cita-cita awalnya, yakni memperbaiki status gizi nasional, menurunkan stunting (tengkes), serta menjangkau kelompok rentan dan wilayah prioritas,” kata Jasra.
Jasra juga mengingatkan tujuh rekomendasi masyarakat sipil untuk program MBG, yakni memprioritaskan distribusi ke wilayah rentan seperti daerah dengan kerawanan pangan, masalah gizi, dan kerentanan sosial-ekonomi tinggi.
Kedua, evaluasi secara menyeluruh tata kelola MBG, termasuk pengembangan model alternatif seperti pelibatan kantin sekolah guna mengurangi risiko kontaminasi silang.
Ketiga, melibatkan anak secara bermakna dalam perencanaan menu, edukasi gizi, hingga evaluasi program melalui mekanisme aman dan partisipatif. Keempat, menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan dengan standar ketat dan kolaborasi lintas sektor, terutama sektor kesehatan dan pendidikan.
Kelima, mendorong pola hidup sehat dan edukasi gizi komprehensif, mulai dari gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat, hingga aktivitas fisik anak. ”Jangan sampai di satu sisi negara memperbaiki gizi melalui MBG, tetapi di sisi lain lingkungan pangan justru dipenuhi industri yang mempromosikan konsumsi tidak sehat bagi anak,” ucap Jasra.
Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Committee on the Rights of the Child/CRC) telah menyoroti pentingnya perluasan layanan kesehatan ibu dan anak di daerah terpencil. Kondisi gizi buruk di wilayah Indonesia timur, promosi pola makan sehat bagi bayi dan anak, hingga pengendalian meningkatnya obesitas pada anak usia sekolah akibat konsumsi makanan olahan dan ultra-olahan harus segera diintervensi.
Keenam, mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaan program MBG dengan mekanisme pengaduan terbuka. Terakhir, memastikan tidak ada tekanan birokrasi ataupun kelalaian dalam pelaksanaan MBG yang berdampak pada kondisi fisik, psikologis, serta keselamatan anak dan pihak sekolah.
