Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan membatalkan rencana pembentukan dana kompensasi senilai hampir US$1,8 miliar atau sekitar Rp32 triliun yang sebelumnya menuai kontroversi di kalangan Partai Republik.
Keputusan itu diambil setelah muncul gelombang penolakan dari senator-senator Republik yang khawatir dana tersebut dapat digunakan untuk membayar pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai kasus kontroversial, termasuk pelaku penyerangan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021.
Pengumuman penghentian dana tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Jaksa Agung Amerika Serikat, Todd Blanche, dalam sidang dengan anggota parlemen pada Selasa.
- Alasan Trump Ribut dengan Netanyahu, Sebut Gila & Tak Tahu Diri
- Diam-Diam Trump Minta Tolong Banget ke Xi Jinping, Soal Apa?
- Tak Ada "Hadiah" dari Trump, AS Malah Pasang Syarat Berat Ini ke Iran
"Kami tidak melanjutkan dana tersebut," kata Blanche, sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (3/6/2026). "Titik."
Pernyataan singkat namun tegas itu sekaligus mengakhiri perdebatan yang dalam beberapa pekan terakhir memicu ketegangan di internal Partai Republik.
Dana yang dikenal sebagai dana anti-penyalahgunaan kekuasaan itu muncul dari penyelesaian hukum antara Trump dan Departemen Kehakiman AS. Kesepakatan tersebut dibuat untuk menyelesaikan gugatan senilai US$10 miliar yang diajukan Trump terhadap Internal Revenue Service (IRS), otoritas pajak AS, terkait dugaan penanganan yang tidak semestinya terhadap catatan pajaknya.
Sebagai bagian dari kesepakatan, pemerintah juga menyetujui larangan audit di masa mendatang terhadap catatan pajak lama milik Trump maupun keluarganya.
Blanche mengatakan ketentuan tersebut tetap akan berlaku meskipun dana kompensasi akhirnya dibatalkan.
Awalnya dana sebesar US$1,776 miliar itu dirancang untuk memberikan kompensasi kepada individu yang mengaku menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Namun rencana tersebut langsung memicu kontroversi.
Ketegangan meningkat bulan lalu ketika Blanche menolak memberikan jaminan bahwa orang-orang yang menyerang aparat kepolisian saat kerusuhan Capitol 6 Januari 2021 tidak akan memenuhi syarat menerima dana tersebut.
Sikap itu memicu kemarahan sejumlah senator Republik yang menilai dana tersebut berpotensi digunakan secara tidak tepat. Penolakan dari kubu Trump sendiri menjadi sorotan karena jarang terjadi anggota Partai Republik secara terbuka menentang salah satu agenda presiden.
Kontroversi dana tersebut juga berimbas pada pembahasan rancangan undang-undang senilai US$72 miliar yang dirancang untuk mendanai operasi imigrasi dan patroli perbatasan. Sejumlah pemimpin Kongres mempertanyakan apakah paket anggaran tersebut dapat lolos jika dana anti-penyalahgunaan kekuasaan tetap dipertahankan.
Menurut seorang sumber yang mengetahui pembahasan internal Gedung Putih, masa depan politik Blanche bahkan bergantung pada kemampuannya meredakan kekhawatiran para anggota parlemen mengenai dana tersebut.
Situasi itu membuat pemerintahan Trump akhirnya memilih mundur.
Dua sumber yang mengetahui proses tersebut mengatakan pejabat Gedung Putih menghabiskan sebagian besar waktu pada Senin untuk menghubungi anggota parlemen satu per satu. Tujuannya adalah meyakinkan mereka bahwa tidak akan ada pencairan dana setelah muncul pemberontakan dari kalangan Republik.
Namun upaya itu ternyata belum cukup. Para anggota parlemen tetap menuntut jaminan yang lebih tegas menjelang sidang subkomite DPR pada Selasa sore, tempat Blanche akhirnya menyatakan secara terbuka bahwa dana tersebut tidak akan dilanjutkan.
Di tengah polemik yang berkembang, Trump akhirnya angkat bicara mengenai masa depan dana tersebut.
Pada Selasa siang, Trump mengunggah tautan ke sebuah artikel di platform Substack berjudul "Kebenaran yang Tidak Akan Diceritakan Media Tentang Dana Anti-Penyalahgunaan Kekuasaan".
Tulisan tersebut memuji Trump karena berupaya memberikan bantuan kepada mereka yang mengaku menjadi korban tindakan pemerintah. Artikel itu juga mengkritik media dan Partai Demokrat yang menyebut dana tersebut sebagai dana politik yang dapat digunakan secara bebas tanpa pengawasan ketat.
Meski demikian, unggahan Trump tidak secara langsung membahas keputusan penghentian dana yang diumumkan Blanche beberapa jam kemudian.
(luc/luc) Add as a preferred
source on Google
