Marco Rubio Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menegaskan, pemerintahan Donald Trump tidak pernah menawarkan pelonggaran sanksi kepada Iran sebagai imbalan atas pembukaan kembali Selat Hormuz.
Menurutnya, setiap kemungkinan pencabutan sanksi hanya akan diberikan jika Teheran bersedia menghentikan program nuklirnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Rubio saat memberikan keterangan di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS pada Selasa (2/6/2026), dalam sidang yang secara khusus menyoroti perkembangan konflik Iran dan kebijakan luar negeri pemerintahan Trump.
“Saat ini, semua yang telah dibahas dengan mereka (Iran) adalah bahwa setiap pelonggaran sanksi bersifat berbasis syarat, yang berarti harus diberikan sebagai imbalan atas alasan sanksi itu diterapkan sejak awal, yaitu program nuklir mereka,” kata Rubio dilansir dari Reuters.
Dalam kesaksian publik pertamanya di Kongres sejak perang dimulai pada akhir Februari, Rubio kembali menegaskan bahwa aktivitas nuklir Iran menjadi alasan utama penerapan sanksi ekonomi oleh Washington.
“Iran dikenai sanksi karena telah memperkaya uranium tingkat tinggi. Iran dikenai sanksi karena aktivitas nuklirnya. Jika mereka setuju menghentikan hal-hal tersebut, akan ada pelonggaran sanksi yang terkait dengan komitmen dan kepatuhan mereka terhadap kesepakatan itu,” ujarnya.
Rubio tampil di hadapan Senat sebagai bagian dari rangkaian pembahasan proposal anggaran pemerintahan Trump yang mengusulkan pemangkasan anggaran urusan luar negeri sebesar 30 persen menjadi 36 miliar dolar AS, sementara anggaran pertahanan direncanakan meningkat 50 persen menjadi 1,5 triliun dolar AS.
Selain menjabat Menteri Luar Negeri, Rubio juga menjalankan peran sebagai penasihat keamanan nasional Trump.
Sejumlah anggota parlemen memanfaatkan sidang tersebut untuk meminta penjelasan mengenai strategi pemerintahan AS dalam mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan.
Dalam salah satu sesi yang berlangsung panas dengan Cory Booker senator Partai Demokrat, Rubio bahkan menyatakan bahwa konflik telah berakhir. “Perang telah berakhir,” terang Rubio yang langsung mendapat bantahan dari Booker.
Kritik terhadap kebijakan pemerintahan Trump juga disampaikan Jeanne Shaheen senator dari New Hampshire, anggota senior Partai Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat.
Menurut Shaheen, pemerintah dinilai belum memberikan informasi yang cukup kepada Kongres mengenai tujuan dan arah kebijakan perang terhadap Iran.
“Saat saya berbicara dengan para konstituen saya, mereka meminta bantuan ekonomi di dalam negeri, bukan perubahan rezim di Havana, Caracas, atau Teheran,” kata Shaheen.
Ia juga menuding pemerintahan Trump berupaya menghindari pengawasan Kongres dengan menyampaikan pemberitahuan bahwa AS tidak terlibat dalam permusuhan aktif terhadap Iran, padahal pada saat yang sama militer Amerika melakukan serangan ke wilayah Iran dan fasilitas AS di Timur Tengah menjadi sasaran serangan balasan.
Di tengah tekanan politik domestik, pemerintahan Trump juga menghadapi tuntutan untuk segera membuka kembali Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan energi dunia.
Gangguan di kawasan tersebut telah berkontribusi terhadap kenaikan harga energi dan memicu kekhawatiran menjelang pemilu yang akan menentukan komposisi mayoritas di Kongres AS pada November mendatang.
Meski demikian, Trump tetap bersikeras bahwa konflik tersebut akan dianggap berhasil apabila mampu mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.
Sementara itu, Iran terus mendorong tercapainya kesepakatan sementara yang mencakup pelonggaran sanksi sehingga negara itu dapat kembali mengakses miliaran dolar pendapatan dari sektor minyak.
Namun, Washington sejauh ini masih mempertahankan tekanan ekonomi dengan menambah sanksi terhadap sejumlah individu dan entitas Iran selama proses negosiasi berlangsung.
Rubio juga mengungkapkan bahwa Iran sebelumnya berupaya memperkuat kemampuan persenjataan konvensional untuk melindungi program nuklirnya dari ancaman eksternal.
“Apa yang mereka coba lakukan adalah membangun perisai konvensional dan berlindung di balik perisai konvensional itu,” katanya. (saf/ipg)
