PM Jepang memfinalisasi anggaran tambahan sebesar USD19 miliar atau setara Rp339 triliun untuk meredam dampak kenaikan biaya energi.
IDXChannel - Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi pada Rabu memfinalisasi anggaran tambahan sebesar USD19 miliar atau setara Rp339 triliun (kurs Rp17.863) untuk tahun fiskal ini guna mengurangi dampak kenaikan biaya energi pada rumah tangga di tengah risiko krisis Timur Tengah yang berkepanjangan.
Anggaran tambahan sebesar USD19,47 miliar itu akan didanai sepenuhnya melalui obligasi pembiayaan defisit, dengan pemerintah berupaya menghindari peningkatan penerbitan obligasi secara keseluruhan ke pasar dengan mengimbanginya dengan pendapatan pajak yang lebih kuat dan pendapatan non-pajak.
Pengeluaran tambahan ini terutama akan mengisi kembali cadangan darurat yang digunakan untuk mensubsidi biaya BBM dan tagihan utilitas seiring berlanjutnya ketegangan di Timur Tengah.
Di sisi lain, ekspansi di sektor manufaktur dan jasa Jepang stagnan pada Mei karena biaya melonjak. Ekspansi sektor jasa Jepang terhenti pada Mei setelah lebih dari setahun mengalami ekspansi, karena biaya yang melonjak terkait dengan perang di Timur Tengah meredam permintaan jasa dan menyebabkan inflasi harga output mencapai level tertinggi dalam 12 tahun, menurut survei swasta yang dirilis Selasa.
Indeks Manajer Pembelian Jasa (PMI) Jepang berdasarkan S&P Global turun menjadi 50,0 pada Mei dari 51,0 pada April, menandai berakhirnya tren ekspansi selama 13 bulan. Angka di atas 50,0 menunjukkan pertumbuhan aktivitas, sementara angka di bawah menunjukkan kontraksi.
Pertumbuhan bisnis baru melambat untuk tiga bulan berturut-turut, meningkat pada laju terlemah dalam hampir dua tahun. Secara khusus, bisnis ekspor baru turun tajam, menandai penurunan terbesar sejak Maret 2022, karena permintaan eksternal yang lesu dan kenaikan harga membebani penjualan luar negeri.
Sementara itu, tekanan biaya meningkat tajam yang menyebabkan harga input naik dengan laju tercepat dalam lebih dari tiga tahun. Lonjakan ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan harga pemasok untuk bahan bakar, energi, dan bahan baku di tengah perang Timur Tengah, serta biaya tenaga kerja yang lebih tinggi, menurut survei tersebut.
Sebagai tanggapan, penyedia jasa menaikkan harga jual mereka dengan laju tercepat sejak April 2014, ketika kenaikan pajak konsumsi menjadi 8 persen dari 5 persen memicu kenaikan harga yang besar.
“Kenaikan harga juga berdampak pada permintaan, terutama di sektor jasa, karena anggaran rumah tangga semakin tertekan,” Associate Director Ekonomi di S&P Global Market Intelligence, Annabel Fiddes, dikutip dari Investing, Rabu (3/6/2026).
Di sisi lain, pertumbuhan lapangan kerja melambat ke tingkat terlemah dalam sembilan bulan. Beberapa perusahaan menyebutkan pensiun dan pengunduran diri staf sebagai faktor yang membatasi ekspansi tenaga kerja.
Kepercayaan bisnis mengenai prospek tahun depan sedikit membaik untuk bulan kedua berturut-turut tetapi tetap lebih lemah daripada rata-rata pasca-pandemi karena ketidakpastian geopolitik, kenaikan biaya, dan tantangan demografis, menurut survei tersebut.
Gambaran yang lebih luas menunjukkan PMI Komposit Jepang, yang mencakup sektor manufaktur dan jasa, juga turun menjadi 51,1 pada Mei dari 52,2 pada April, menandai pertumbuhan paling lambat dalam lima bulan.
Sektor manufaktur yang relatif kuat sebagian "didorong oleh penambahan stok sementara, yang diperkirakan akan berkurang setelah gudang dianggap memiliki stok yang cukup dan jika kondisi ekonomi global tetap rapuh," kata Fiddes.
(Febrina Ratna Iskana)
