jpnn.com - Transparency International Indonesia (TII) merasa penggunaan uang pribadi Prabowo Subianto untuk membayar kelebihan dinas luar negeri (LN) sebagai tanda adanya masalah dalam perencanaan anggaran lawatan Presiden RI ke negara asing.
Hal demikian seperti disampaikan Peneliti TII Agus Sarwono ketika menanggapi klaim Seskab Teddy Indra Wijaya soal Prabowo membayar kelebihan biaya dinas LN.
BACA JUGA: Seskab Teddy Seharusnya Paham Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara
Menurut Agus, klaim bayar kelebihan biaya sebagai tanda terjadi masalah dari sisi perencanaan dinas LN.
"Penggunaan dana pribadi untuk menutupi pembengkakan biaya dinas sebenarnya menunjukkan adanya masalah mendasar dalam perencanaan anggaran atau kontrol perjalanan itu sendiri," kata dia kepada awak media seperti dikutip Rabu (3/6).
BACA JUGA: Sebut Seskab Teddy Sengaja Sesatkan Publik, Guntur Romli Kritik Klaim Investasi Kunjungan Prabowo
Dia menerangkan bahwa APBN adalah produk undang-undang yang mengikat, sehingga ada batasan penggunaan anggaran oleh eksekutif.
Menurut Agus, ketika anggaran dinas LN sampai jebol seperti mengikuti narasi Teddy, solusinya ialah merasionalisasi agenda, memotong jumlah rombongan, atau membatasi kunjungan luar negeri.
BACA JUGA: Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo Disorot, Seskab Teddy Menjawab Tegas
"Bukan justru melazimkan pemborosan dengan menutupinya menggunakan dompet pribadi," katanya.
Agus juga menekankan soal Prabowo membayar kelebihan biaya dinas LN bukan bentuk kedermawanan seorang pemimpin.
Menurutnya, langkah membayar kelebihan biaya dinas LN menjadi alarm bahaya bagi tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dia melanjutkan pemakaian dana pribadi menutupi kekurangan biaya mengaburkan batas antara urusan pribadi dan negara.
"Hal ini bisa memicu kerancuan aset serta potensi konflik kepentingan yang sistemik," kata Agus.
Dia juga menyoroti masalah transparansi dan akuntabilitas publik dari kabar Prabowo membayar kelebihan biaya dinas LN.
Agus mempertanyakan bagaimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit secara teknis jika fasilitas negara bercampur dengan dana pribadi.
Menurutnya, sangat sulit memisahkan komponen biaya institusi negara seperti pengoperasian pesawat kepresidenan, protokoler, dan pengamanan berlapis dengan pengeluaran yang diklaim dibayar dari kantong pribadi.
"Tanpa laporan resmi yang diaudit oleh BPK dan dibuka secara transparan kepada masyarakat, klaim semacam ini rawan terjebak menjadi kosmetik politik demi membangun citra semata," kata Agus.(ast/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan
