JAKARTA, KOMPAS - Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang baru, Nanik S Deyang menyatakan, ia kini memikul tanggung jawab yang sangat besar setelah ditunjuk menggantikan Dadan Hindayana. Sejumlah pekerjaan rumah yang harus dikerjakannya dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
"Ini amanah dan tanggung-jawab yang amat sangat besar serta berat buat saya, untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat gizi terbaik, serta membangkitkan ekonomi rakyat. Mohon dukungan dan doanya saya bisa menjalankan tugas dengan baik dan lancar," kata Nanik saat dihubungi, pada Rabu (3/6/2026), di Jakarta.
Seperti yang diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026), Nanik akan langsung bekerja melaksanakan prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dengan para wakilnya, yakni Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal Trenggono.
Agustina Arumsari menjabat Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan Trenggono saat ini menjabat Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Adapun pencopotan kepala dan wakil kepala BGN ini dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja BGN selama 1,5 tahun terakhir.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra menilai, pencopotan Dadan terlambat karena sudah terlalu banyak kasus keracunan MBG. Kementerian Kesehatan mencatat ada 446 kasus keracunan MBG dengan total korban 37.693 orang selama program itu berjalan dari Januari 2025 hingga awal Mei 2026.
MBG ke depan sebaiknya tidak lagi dipukul rata, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan gizi masing-masing anak.
Namun, lanjut Jasra, pergantian pimpinan BGN ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki program MBG secara menyeluruh. Evaluasi tata kelola program MBG ke depan seharusnya tidak sama dengan evaluasi program pemerintah biasa yang dilakukan tahunan, melainkan membutuhkan perubahan yang cepat dan mendasar.
“Kami tidak ingin MBG hanya menjadi program bagi-bagi makanan. Program ini harus kembali pada cita-cita awalnya, yakni memperbaiki status gizi nasional, menurunkan stunting, serta menjangkau kelompok rentan dan wilayah prioritas,” kata Jasra.
Jasra juga mengingatkan tujuh rekomendasi masyarakat sipil untuk program MBG, yakni memprioritaskan distribusi ke wilayah rentan seperti daerah dengan kerawanan pangan, masalah gizi, dan kerentanan sosial-ekonomi tinggi.
Kedua, evaluasi secara menyeluruh tata kelola MBG, termasuk pengembangan model alternatif seperti pelibatan kantin sekolah guna mengurangi risiko kontaminasi silang.
Ketiga, melibatkan anak secara bermakna dalam perencanaan menu, edukasi gizi, hingga evaluasi program melalui mekanisme aman dan partisipatif. Keempat, menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan dengan standar ketat dan kolaborasi lintas sektor, terutama sektor kesehatan dan pendidikan.
Kelima, mendorong pola hidup sehat dan edukasi gizi komprehensif, mulai dari gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat, hingga aktivitas fisik anak. “Jangan sampai di satu sisi negara memperbaiki gizi melalui MBG, tetapi di sisi lain lingkungan pangan justru dipenuhi industri yang mempromosikan konsumsi tidak sehat bagi anak,” ucap Jasra.
Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Committee on the Rights of the Child atau CRC) telah menyoroti pentingnya perluasan layanan kesehatan ibu dan anak di daerah terpencil. Kondisi gizi buruk di wilayah Indonesia Timur, promosi pola makan sehat bagi bayi dan anak, hingga pengendalian meningkatnya obesitas pada anak usia sekolah akibat konsumsi makanan olahan dan ultra olahan harus segera diintervensi.
Keenam, mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaan program MBG dengan mekanisme pengadua terbuka. Terakhir, memastikan tidak ada tekanan birokrasi maupun kelalaian dalam pelaksanaan MBG yang berdampak pada kondisi fisik, psikologis, maupun keselamatan anak maupun pihak sekolah.
KPAI juga mendorong Kementerian Kesehatan untuk mengukur efektivitas program melalui rekam medis angka kecukupan gizi setiap anak-anak yang mengonsumsi MBG. Dengan data ini, MBG ke depan sebaiknya tidak lagi dipukul rata, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan gizi masing-masing anak.
Menurut Jasra, program yang ditujukan untuk perbaikan gizi anak harus diawasi dengan pendekatan medis dan psikologis, bukan sekadar komando birokrasi. KPAI berharap dengan kepemimpinan baru, MBG menjadi pintu masuk perubahan pola asuh dan pola makan keluarga Indonesia, bukan sekadar program distribusi makanan.
Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI-P Charles Honoris pun mengingatkan bahwa efektivitas program MBG tidak bisa hanya diukur dari penyerapan anggaran maupun jumlah penerima manfaat yang tercatat. Nanik sebagai Kepala BGN yang baru harus fokus membenahi tata kelola MBG yang selama ini masih buruk.
"Hal yang lebih penting adalah kualitas gizi yang diterima anak-anak, kualitas makanan yang disajikan, dan efektivitas pengawasannya. Jangan sampai yang dikejar hanya angka-angka, sementara kualitas programnya tertinggal,” kata Charles. (Kompas.id, Selasa, 2 Juni 2026).
