HARIAN.FAJAR.CO.ID, FAJAR — Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Pergantian tersebut diumumkan bersamaan dengan pencopotan dua wakil kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.
Meski pemerintah tidak secara eksplisit mengungkap alasan pergantian pimpinan lembaga yang menjadi tulang punggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu, pencopotan Dadan terjadi karena diduga terkait kontroversi pengadaan puluhan ribu motor listrik bernilai lebih dari Rp2,4 triliun.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan pergantian pimpinan BGN merupakan langkah yang diambil langsung oleh Presiden Prabowo setelah mengevaluasi jalannya program.
“Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo dalam konferensi pers, Selasa (2/6).
Selain Dadan sebagai Kepala BGN, Prabowo juga memberhentikan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. Pemerintah tetap menyampaikan apresiasi atas kontribusi ketiganya dalam membangun fondasi kelembagaan BGN sejak awal pembentukannya.
Dadan sendiri menerima keputusan tersebut dan menyebut pergantian pejabat merupakan hak prerogatif Presiden.
“Beliau paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan,” ujar Dadan.
Namun, pergantian tersebut memunculkan spekulasi kuat terkait evaluasi pemerintah terhadap berbagai kebijakan yang menuai kritik selama kepemimpinan Dadan, termasuk pengadaan kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan MBG.
Disorot karena Pengadaan Motor ListrikSalah satu kebijakan yang paling banyak menuai sorotan adalah pengadaan 25 ribu motor listrik untuk mendukung operasional program MBG di seluruh Indonesia.
Dalam sejumlah kesempatan, Dadan menyebut kendaraan tersebut diperlukan untuk menunjang mobilitas petugas di lapangan. Namun besarnya anggaran yang digunakan memicu pertanyaan publik.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat dua paket pengadaan kendaraan roda dua yang masing-masing bernilai sekitar Rp1,22 triliun.
Paket pertama tercatat untuk pengadaan kendaraan roda dua bagi SPPI wilayah I, II, dan III. Paket kedua diperuntukkan bagi SPPI di seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing paket memiliki volume 24.400 unit.
Jika digabungkan, total kendaraan yang direncanakan mencapai 48.800 unit dengan nilai anggaran sekitar Rp2,43 triliun.
Dari penelusuran dokumen pengadaan, motor yang digunakan diduga merupakan motor listrik jenis Emmo JVX GT yang tercantum dalam katalog elektronik pemerintah dengan harga sekitar Rp49,95 juta per unit termasuk pajak.
Nilai pengadaan yang mencapai triliunan rupiah itu kemudian menjadi perbincangan luas di tengah kebutuhan anggaran besar untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi jutaan penerima manfaat.
Sorotan semakin menguat karena motor listrik tersebut diproduksi oleh merek yang saat itu diketahui hanya memiliki satu dealer resmi di Indonesia.
Menteri Keuangan Akui KecolonganKontroversi semakin membesar setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui sempat menolak pengadaan motor listrik tersebut.
Menurut Purbaya, usulan pembelian kendaraan operasional itu sebenarnya sudah ditahan dalam proses pembahasan anggaran. Namun karena adanya celah dalam sistem penganggaran, pengadaan tersebut tetap lolos.
“Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi saya tolak. Pokoknya ada kebocoran dari acara tertentu malah melewati itu sehingga softwarenya tidak terdeteksi sehingga sempat keluar,” kata Purbaya.
Ia menyebut pemerintah telah melakukan perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Pengakuan Menteri Keuangan tersebut semakin memperkuat kritik publik terhadap tata kelola anggaran di BGN selama periode kepemimpinan Dadan.
Evaluasi Program MBGMeski pemerintah belum menyatakan secara resmi bahwa pencopotan Dadan berkaitan langsung dengan polemik pengadaan motor listrik, momentum pergantian pimpinan BGN dinilai sulit dilepaskan dari berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran itu menyerap anggaran negara dalam jumlah besar sehingga setiap kebijakan yang menyangkut penggunaan dana publik menjadi perhatian serius pemerintah maupun masyarakat.
Dengan pergantian pimpinan di tubuh BGN, pemerintah diharapkan dapat memperkuat tata kelola anggaran, meningkatkan efektivitas program, serta memastikan seluruh belanja negara benar-benar berorientasi pada peningkatan layanan bagi penerima manfaat.
Sejauh ini, pemerintah belum mengumumkan secara rinci siapa yang akan menggantikan Dadan Hindayana dan dua wakil kepala BGN yang dicopot dari jabatannya.
