Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai bahwa laju inflasi yang mencapai 3,08% secara tahunan (year on year/YoY) per Mei 2026 menunjukkan bahwa tekanan harga mulai bergeser dari faktor musiman pangan menuju tekanan yang lebih struktural, terutama dari energi dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman menyampaikan, jika harga minyak global tetap tinggi dan rupiah terus tertekan, maka risiko inflasi beberapa bulan ke depan berpotensi meningkat.
Menurutnya, inflasi dapat meningkat melalui jalur imported inflation, baik dari bahan baku industri, transportasi, hingga harga energi domestik.
“Kondisi ini perlu diwaspadai karena tekanan inflasi tidak lagi hanya berasal dari volatile food, tetapi mulai merembet ke biaya produksi dan distribusi nasional,” kata Rizal saat dihubungi Bisnis, Selasa (2/6/2026).
Oleh karenanya, dia menilai bahwa pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan inflasi secara menyeluruh melalui kolaborasi lintas sektor.
Rizal berargumen bahwa pemerintah tidak cukup hanya menahan harga di hilir melalui subsidi, tetapi juga harus memperkuat stabilitas pasokan, menjaga kredibilitas fiskal, dan memperkuat stabilisasi rupiah bersama Bank Indonesia (BI).
Baca Juga
- BPS: Maluku Utara Catat Inflasi Tertinggi, Deflasi Terdalam di Gorontalo per Mei 2026
- BPS: Cabai Merah, Minyak Goreng, dan Beras Jadi Pendorong Inflasi Mei 2026
- Breaking! Inflasi Indonesia Naik Jadi 0,28% pada Mei 2026
Dia memandang bahwa kebijakan energi dan inflasi ke depan harus dilakukan secara terukur dan berdasarkan target, agar tidak menimbulkan guncangan terhadap daya beli masyarakat maupun tekanan berlebihan terhadap APBN.
“Sebab, jika tekanan global terus berlanjut sementara ruang fiskal semakin sempit, maka risiko inflasi dan perlambatan konsumsi domestik dapat muncul secara bersamaan,” tegasnya.
Sementara itu, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku M. Riefky Hasan mengamini bahwa dampak energi dan nilai tukar rupiah masih akan cukup besar terhadap inflasi pada bulan-bulan mendatang. Lebih lagi, dia menyebut kenaikan harga minyak dan gas serta pelemahan rupiah terbilang signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
Riefky lantas berpandangan bahwa tekanan harga energi cenderung sukar diatasi sendirian oleh pemerintah karena banyak bergantung terhadap faktor eksternal. Namun, pemulihan kepercayaan investor domestik dinilai menjadi kunci stabilitas nilai tukar rupiah.
"Untuk pelemahan rupiah, sebenarnya pemerintah bisa membenahi postur fiskal kita agar keyakinan dari investor bisa pulih dan rupiah menjadi stabil," tuturnya kepada Bisnis.
Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada Mei 2026 terjadi inflasi sebesar 0,28% secara bulanan (MtM). Secara tahunan atau YoY, inflasi tercatat sebesar 3,08%.
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa seluruh komponen mengalami inflasi. Komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,52%, sehingga memberikan andil inflasi sebesar 0,10%.
Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga diatur pemerintah adalah bahan bakar rumah tangga, bensin, tarif angkutan udara, sigaret kretek mesin, dan solar.
Sementara itu, komponen inti disebutnya mengalami inflasi sebesar 0,22%, sehingga memberikan andil inflasi terbesar yakni 0,14%. BPS juga mencatat komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,22%, sehingga memberikan andil inflasi sebesar 0,04%.
Wanti-Wanti
Sejumlah lembaga internasional juga mewanti-wanti perihal inflasi Indonesia. Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) pada Selasa mempublikasikan Interim Updae Asean+3 Regional Economic Outlook dengan menaikkan proyeksi inflasi Indonesia.
Pada laporan sebelumnya, inflasi Indonesia 2026 diperkirakan 2,8%, sedangkan dalam riset terbaru inflasi ditaksir mencapai 3,4%. Revisi ke atas ini dipicu oleh efek guncangan harga energi.
Pada hari yang sama, S&P Global dalam publikasi PMI Manufaktur Indonesia mencatat inflasi biaya input mencapai posisi tertinggi pada Mei 2026 sejak September 2013, dipicu lonjakan harga bahan baku. Imbasnya, produsen mendistribusikan beban biaya kepada konsumen sehingga harga output mendaki ke posisi tertinggi sejak Oktober 2013.
Kalangan pengusaha pun waswas dengan potensi berlanjutnya tekanan inflasi dan korelasinya terhadap peningkatan biaya produksi, kenaikan harga barang, serta pemutusan hubungan kerja (PHK).
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan pelaku industri mulai melakukan penyesuaian harga jual sebagai respons terhadap kenaikan biaya produksi.
Di tengah kondisi tersebut, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter. Pemerintah juga perlu memastikan stabilitas harga energi dan rupiah, serta kelancaran pasokan bahan baku.
“Pemerintah juga perlu mempercepat deregulasi logistik dan memberi insentif padat karya agar biaya produksi tidak meningkat,” katanya kepada Bisnis.
Di samping itu, Erwin menilai pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga inflasi tetap terkendali tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi maupun daya beli.
