BANDUNG, KOMPAS - Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional beserta dua wakilnya pada Selasa (2/6/2026). Keputusan ini diapresiasi sejumlah orangtua pelajar, akademisi, hingga pedagang pasar karena dinilai menjadi momentum untuk memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
Keputusan Presiden Prabowo tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari turut mendampingi saat pengumuman.
Selain Dadan, Presiden juga mencopot dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Letjen (Purn) Lodewijk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sonjaya. Pencopotan tiga pimpinan BGN itu disebut sebagai upaya memperbaiki pelayanan sekaligus bentuk evaluasi atas berbagai masukan yang selama ini muncul.
Presiden kemudian menunjuk Nanik S Deyang, yang saat ini menjabat Wakil Kepala BGN, sebagai pimpinan baru lembaga tersebut. Sementara itu, posisi Wakil Kepala BGN akan diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono.
Trenggono saat ini menjabat Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, sedangkan Agustina Arumsari menjabat Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Keputusan ini disambut baik berbagai kalangan di Kota Bandung, Jawa Barat, mulai dari akademisi, orangtua pelajar, hingga pedagang pasar tradisional. Mereka menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya sangat positif jika tata kelolanya diperbaiki.
Akademisi sekaligus pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai keputusan Presiden mencopot tiga pimpinan BGN sangat tepat. Sebab, menurut dia, program MBG belum dijalankan dengan tata kelola yang baik sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan keuangan negara.
Acuviarta juga menyoroti pasokan bahan baku untuk dapur MBG yang sebagian besar berasal dari distributor besar. Akibatnya, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pedagang pasar tradisional dinilai kurang merasakan manfaat dari program tersebut.
“Pengambilan barang kebutuhan pokok dalam jumlah besar dari distributor memicu kenaikan harga di tingkat pedagang kecil karena tingginya permintaan. Kepala BGN yang baru harus mencari solusi atas masalah ini,” kata Acuviarta.
Ia berharap BGN lebih banyak melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini telah beroperasi dengan baik dalam rantai distribusi MBG.
“Dengan upaya tersebut, tidak perlu membuka terlalu banyak dapur yang menyedot anggaran besar,” tambahnya.
Andri Muhammad Thahir (37), pedagang beras di Pasar Kosambi Bandung, juga mendukung keputusan Presiden Prabowo mencopot tiga pimpinan BGN. Ia mengaku kini terpaksa menjual beras seharga Rp 15.000 per kilogram karena minimnya stok. Menurut dia, salah satu pemicunya diduga tingginya permintaan untuk program MBG.
“Selain beras, ayam dan telur juga mengalami kenaikan harga yang signifikan setelah adanya program itu,” kata Andri.
Saeful (47), warga Cidadap, Kota Bandung, yang merupakan orangtua pelajar penerima MBG, juga menyambut baik pencopotan tiga pimpinan BGN. Ia berharap BGN terus memperbaiki kualitas makanan yang disajikan sehingga kasus keracunan tidak terus berulang.
Sebanyak 33.626 pelajar dilaporkan menjadi korban keracunan yang tersebar di 31 provinsi. Jumlah tersebut terdiri atas 28.103 korban sepanjang 2025 dan 5.523 korban pada periode Januari hingga 7 April 2026.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah korban keracunan MBG tertinggi pada 2025, yakni mencapai 24,34 persen dari total kasus. Adapun Jawa Tengah mencatat persentase korban tertinggi pada periode Januari–April 2026, yakni 29,28 persen.
“Selama ini saya khawatir anak saya bisa menjadi salah satu korban. Mudah-mudahan dengan kepala BGN yang baru tidak ada lagi kejadian seperti ini,” harap Saeful.
Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Barat, Siti Nurhayati Barsasmy, berpendapat bahwa pergantian pimpinan BGN harus dimaknai sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis.
Menurut dia, fokus utama seharusnya diarahkan pada perbaikan sistem, peningkatan efektivitas program, dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat.
“Di tengah situasi efisiensi anggaran yang sedang didorong pemerintah saat ini, publik berhak mempertanyakan rasionalitas penggunaan anggaran MBG itu sendiri,” kata Siti.
Ia menilai salah satu persoalan yang perlu dievaluasi adalah proporsi belanja program yang dinilai belum sepenuhnya berorientasi pada substansi pemenuhan gizi penerima manfaat.
“Jangan sampai komponen pengadaan yang bersifat administratif dan operasional justru mengambil porsi lebih besar dibandingkan nilai gizi yang diterima pelajar sebagai sasaran program maupun masyarakat penerima manfaat,” ujarnya.
