TABLOIDBINTANG.COM - Dadan Hindayana bersama dua wakilnya resmi dicopot dari jabatannya di Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6).
Dadan dipecat setelah hasil evaluasi selama satu setengah tahun menunjukkan sejumlah catatan yang perlu dibenahi.
Prasetyo Hadi mengungkapkan, keputusan pergantian tersebut diambil berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap kinerja lembaga tersebut.
"Tiga pejabat yang mengalami pergantian adalah Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, dan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya," kata Prasetyo Hadi.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap sejumlah temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tata kelola di lingkungan BGN.
"Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang itu menjadi dasar pertimbangan oleh presiden untuk melakukan pergantian ini," ungkap Prasetyo.
Mensesneg menambahkan, langkah tersebut diambil agar berbagai kekurangan yang ditemukan dapat segera diperbaiki demi meningkatkan kinerja lembaga ke depan.
"Dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera diperbaiki," kata Prasetyo Hadi.
Prasetyo menjelaskan, beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah antara lain menyangkut kedisiplinan dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan terhadap kualitas makanan yang menjadi tanggung jawab BGN.
"Beberapa hal tersebut yang menjadi pertimbangan dalam 1,5 tahun ini," pungkas Prasetyo Hadi.
Bersamaan dengan keputusan tersebut, Presiden Prabowo juga menunjuk tiga pejabat baru untuk mengisi posisi strategis di Badan Gizi Nasional.
Nanik S. Deyang dipercaya menjabat sebagai Kepala BGN, sementara Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN.
Pergantian ini diharapkan mampu memperkuat program-program Badan Gizi Nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola lembaga yang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
