HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencuri perhatian nasional dengan keberhasilannya dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, tampil sebagai satu-satunya kepala daerah yang dipercaya menjadi pembicara dalam peluncuran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Kepercayaan pemerintah pusat ini diberikan karena berbagai terobosan yang dilakukan Pemprov Sulsel dalam menangani ATS dinilai berhasil dan layak menjadi contoh bagi daerah lain. Dalam forum yang dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Gubernur Andi Sudirman memaparkan perjalanan Sulsel dalam menghadirkan akses pendidikan yang inklusif dan merata.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Bahjuri Ali, mengawali acara dengan memberikan apresiasi khusus kepada Sulawesi Selatan.
“Makanya kami mengundang Gubernur Sulawesi Selatan yang sangat progresif dalam menuntaskan isu Anak Tidak Sekolah melalui penerbitan Pergub tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah, serta berhasil mengembalikan 27.000 anak ke dalam layanan pendidikan,” jelasnya.
Andi Sudirman menegaskan bahwa penanganan ATS bukan sekadar program pendidikan, melainkan investasi besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Pemprov Sulsel memilih pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan internasional.
“Pemprov Sulsel memilih pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan internasional,” katanya.
Salah satu inovasi yang mendapat perhatian nasional adalah program PASTI BERAKSI (Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi) yang diluncurkan pada 28 Juli 2022. Inovasi ini bahkan mengantarkan Sulsel meraih SDG’s Action Award 2024, penghargaan bergengsi atas kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Keseriusan Pemprov Sulsel juga diperkuat dengan berbagai regulasi sebagai payung hukum penanganan ATS, mulai dari Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah, hingga Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2025-2029.
Berbagai program pendukung dijalankan secara berkelanjutan, seperti penyediaan layanan pendidikan formal dan nonformal, fasilitasi beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, pengembangan pembelajaran berbasis teknologi melalui Smart School, pendidikan keluarga, penguatan keterampilan vokasional, hingga monitoring dan evaluasi secara berkala.
Menekan Angka Anak Tidak SekolahHasil dari upaya tersebut tampak nyata. Persentase Anak Tidak Sekolah usia 7–18 tahun di Sulawesi Selatan berhasil ditekan dari 8,51 persen pada tahun 2020 menjadi 6,37 persen pada tahun 2025. Lebih dari itu, hingga 31 Agustus 2025, sebanyak 28.702 anak usia 7-18 tahun dan 13.332 anak usia 19-24 tahun telah dikembalikan ke layanan pendidikan melalui berbagai program kolaboratif yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama para pemangku kepentingan.
Pengakuan dari pemerintah pusat ini semakin menegaskan posisi Sulawesi Selatan sebagai daerah terdepan dalam pembangunan sektor pendidikan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, inovasi yang lahir dari daerah tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat Sulsel tetapi juga menjadi inspirasi bagi kebijakan pendidikan nasional. (*/)
