Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha menilai kenaikan inflasi pada Mei 2026 lebih banyak dipicu oleh lonjakan biaya produksi daripada peningkatan permintaan masyarakat.
Di tengah tekanan biaya yang terus meningkat, dunia usaha juga menghadapi dilema karena tidak seluruh kenaikan beban tersebut dapat diteruskan kepada konsumen di tengah daya beli yang masih terbatas.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, inflasi tahunan yang meningkat menjadi 3,08% pada Mei 2026 dari 2,42% pada April perlu dilihat secara lebih komprehensif.
“Jika melihat data BPS maupun perkembangan sektor manufaktur, tekanan inflasi saat ini lebih banyak bersumber dari sisi biaya [cost-push inflation] dibandingkan lonjakan permintaan masyarakat,” kata Shinta kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).
Shinta menilai kenaikan harga pangan, biaya logistik, harga energi, serta peningkatan biaya bahan baku menjadi faktor utama yang mendorong inflasi. Energi, lanjutnya, memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar komponen energi dalam indeks harga konsumen karena memengaruhi biaya transportasi, distribusi, penyimpanan, produksi, hingga rantai pasok berbagai komoditas pangan dan manufaktur.
“Oleh karena itu, meskipun yang terlihat pada tingkat konsumen adalah kenaikan harga pangan dan beberapa komoditas tertentu, di belakangnya terdapat tekanan biaya yang berasal dari energi dan logistik,” ujarnya.
Baca Juga
- Inflasi Pangan Naik Mei 2026, Pemerintah Percepat Pasar Murah
- Kadin Waspadai Inflasi Berlanjut, Biaya Produksi Naik Picu Risiko PHK
- Breaking! Inflasi Indonesia Naik Jadi 0,28% pada Mei 2026
Ke depan, Apindo memandang faktor energi dan nilai tukar rupiah akan menjadi dua variabel utama yang menentukan arah inflasi ke depan. Shinta menyebut, pelemahan rupiah yang pada awal Juni 2026 telah bergerak di atas Rp17.850 per dolar AS semakin meningkatkan biaya input impor bagi industri.
Dengan ketergantungan bahan baku impor yang masih berada di kisaran 70%, kata Shinta, tekanan nilai tukar akan meningkatkan biaya produksi dan berpotensi menciptakan efek rambatan terhadap harga barang dan jasa dalam beberapa bulan mendatang apabila tidak diimbangi dengan stabilisasi kurs serta perbaikan efisiensi rantai pasok.
Pada saat yang sama, kondisi sektor manufaktur menunjukkan bahwa tekanan inflasi saat ini tidak semata-mata berasal dari sisi permintaan. Temuan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global pada Mei 2026 menunjukkan adanya perbaikan permintaan domestik dan pesanan baru.
Namun, sektor manufaktur masih menghadapi penurunan output selama 3 bulan berturut-turut, penurunan pembelian bahan baku, berkurangnya inventori input, serta kontraksi penjualan internasional yang menjadi yang terdalam sejak Agustus 2021.
Selain itu, PMI juga mencatat inflasi biaya input pada level tertinggi sejak 2013 akibat kenaikan harga bahan baku, keterbatasan pasokan, serta gangguan rantai pasok global. Kondisi tersebut, menurut Shinta, menunjukkan tekanan biaya masih menjadi tantangan utama dunia usaha.
“Tekanan biaya masih menjadi tantangan utama dunia usaha, sehingga kenaikan harga yang terjadi saat ini lebih mencerminkan upaya menjaga keberlangsungan operasional di tengah kenaikan biaya daripada adanya lonjakan permintaan yang kuat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Shinta menuturkan, dunia usaha saat ini berada dalam posisi yang tidak mudah di tengah kenaikan biaya produksi yang cukup signifikan. Meski sejumlah sektor telah melakukan penyesuaian harga, menurutnya, tidak seluruh kenaikan biaya dapat diteruskan kepada konsumen karena pelaku usaha masih mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Di sisi lain, persaingan pasar yang ketat juga membatasi ruang bagi perusahaan untuk menaikkan harga jual. Alhasil, banyak pelaku usaha memilih menyerap sebagian kenaikan biaya melalui berbagai langkah efisiensi operasional dan penyesuaian margin untuk menjaga daya saing sekaligus keberlangsungan usaha.
“Banyak pelaku usaha yang masih menyerap sebagian kenaikan biaya melalui efisiensi operasional dan penyesuaian margin agar tetap dapat menjaga daya saing serta keberlangsungan usaha,” ucapnya.
Apindo menilai langkah yang paling penting saat ini adalah menjaga stabilitas makroekonomi dan menekan sumber tekanan biaya. Menurutnya, pemerintah perlu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memastikan ketersediaan dan distribusi energi yang memadai, serta mempercepat berbagai upaya untuk menurunkan biaya logistik nasional.
Selain itu, upaya penguatan industri hulu dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan baku impor juga menjadi agenda penting agar ekonomi Indonesia lebih tahan terhadap gejolak eksternal pada masa mendatang.
“Pada akhirnya, inflasi yang berasal dari tekanan biaya tidak bisa ditangani hanya dari sisi permintaan. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan keberlangsungan dunia usaha agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” pungkasnya.
