Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai "PR" besar dalam mengantisipasi dan menangani kebakaran di pemukiman padat. Hal ini tidak lepas dari peristiwa kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin (1/6/2026) malam karena diduga disebabkan korsleting listrik.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) DKI Jakarta yang diterima Bisnis pada Selasa (2/6/2026), sepanjang tahun 2025 terdapat 810 peristiwa kebakaran di DKI Jakarta. Penyebab kebakaran didominasi oleh korsleting listrik sebanyak 536 kasus. Disusul 28 kasus karena tabung gas, 11 kasus karena pembakaran sampah, dan 5 karena lilin.
Kebakaran tersebut berdampak pada 812 RW dan 831 RT, serta melibatkan 3.555 kepala keluarga (KK) atau 13.069 jiwa. Dari sisi kerusakan, kebakaran mengakibatkan kerusakan pada 2.060 rumah tinggal, 769 bangunan semi permanen, 56 gedung, 51 gudang, 1.239 kios atau ruko, 82 kendaraan, serta 133 sarana lainnya. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp363,98 miliar.
Adapun dari aspek korban, tercatat 56 orang meninggal dunia, 11 orang hilang, 39 orang mengalami luka berat, dan 393 orang luka ringan. Selain itu, sebanyak 8.853 jiwa terpaksa mengungsi dan ditampung di 71 lokasi pengungsian
Secara bulanan, jumlah kejadian kebakaran tertinggi terjadi pada Juli dengan 86 kasus, disusul Oktober sebanyak 83 kasus dan September sebanyak 79 kasus. Sementara itu, jumlah kejadian terendah tercatat pada Mei dengan 54 kasus.
Di sisi lain, berdasarkan data dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, terkait rekapitulasi pemutakhiran peta risiko tingkat provinsi tahun 2025, wilayah DKI Jakarta masih didominasi kawasan dengan tingkat risiko sedang dan berat.
Tercatat terdapat 1.647 RW berisiko sedang dan 915 RW berisiko berat yang tersebar di enam wilayah administrasi Jakarta.
Jakarta Timur menjadi wilayah dengan jumlah kawasan berisiko tertinggi, yakni 408 RW berisiko sedang, 263 RW berisiko berat, dan empat wilayah berisiko sangat berat. Sementara itu, Jakarta Selatan memiliki 390 RW berisiko sedang dan 163 RW berisiko berat, sedangkan Jakarta Barat mencatat 338 RW berisiko sedang dan 221 RW berisiko berat.
Di Jakarta Utara terdapat 269 wilayah berisiko sedang dan 125 RW berisiko berat, sementara Jakarta Pusat memiliki 222 RW berisiko sedang dan 143 RW berisiko berat. Adapun Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan tingkat risiko paling rendah, dengan 20 RW berisiko sedang, empat wilayah berisiko ringan, dan tidak terdapat wilayah dengan kategori risiko berat maupun sangat berat.
Secara keseluruhan, peta risiko tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Jakarta masih berada pada kategori risiko sedang hingga berat, sehingga memerlukan upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi seperti Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.
Data tersebut menunjukkan bahwa kebakaran masih menjadi ancaman serius di Jakarta, terutama yang dipicu oleh masalah instalasi dan jaringan listrik.
Penyebab kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik juga dikonfirmasi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Menurutnya, sekitar 95% kasus kebakaran yang terjadi di Jakarta disebabkan oleh gangguan kelistrikan. Rano menyebut dugaan serupa juga mengemuka dalam peristiwa kebakaran yang melanda kawasan Kemayoran Gempol.
"Karena di Jakarta ini hampir rata-rata kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Itu berdasarkan survei kita hampir 95%," katanya kepada jurnalis di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, salah satu penyebab kebakaran di kawasan padat penduduk adalah penggunaan instalasi listrik yang berlebihan. Dia mencontohkan, dalam satu rumah kerap ditemukan satu stop kontak digunakan untuk banyak perangkat sekaligus, seperti mengisi daya sejumlah telepon genggam dan peralatan elektronik lainnya.
Kondisi tersebut dinilai dapat memicu panas berlebih pada instalasi listrik yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kebakaran. Menurutnya, fenomena itu merupakan realitas yang masih banyak ditemui di lapangan.
"Kadang-kadang dalam rumah seperti ini, ada satu stop kontak dicolok 10 charger HP. Kemudian belum buat kompor segala macam, akibatnya inilah terjadi panas," jelasnya.
Kebakaran tersebut menghanguskan sedikitnya 304 bangunan dan berdampak pada 354 kepala keluarga (KK) atau 679 jiwa. Para korban terdampak terdiri atas 326 laki-laki dan 353 perempuan.
Lebih lanjut, Rano mengatakan kelompok rentan turut menjadi bagian dari korban terdampak, yakni 35 lanjut usia (lansia), 90 balita, 53 anak usia sekolah dasar (SD), 60 anak usia sekolah menengah pertama (SMP), serta 22 remaja usia sekolah menengah kejuruan (SMK). Selain itu, terdapat 414 warga dewasa, termasuk di dalamnya ibu hamil, yang juga terdampak akibat kebakaran tersebut.
Sederet peristiwa di atas tentunya menjadi pembelajaran bagi Pemprov DKI Jakarta untuk lebih perhatian terhadap kondisi kawasan padat penduduk guna mencegah api cepat merambat ketika terjadinya kebakaran.
Langkah Pemprov DKI Jakarta Usai Peristiwa KemayoranKepala Dinas Gulkarmat, Bayu Meghantara, mengatakan kawasan padat penduduk memiliki karakteristik risiko yang sangat tinggi, baik dari sisi kecepatan rambatan api maupun tantangan aksesibilitas bagi petugas di lapangan.
Menurut Bayu, salah satu langkah untuk ke depannya yang terus dilakukan adalah memperbarui pemetaan kawasan rawan kebakaran atau red zone berbasis kelurahan hingga tingkat RT dan RW. Pemetaan tersebut digunakan untuk menentukan prioritas penempatan sarana pendukung dan logistik pencegahan kebakaran.
"Kami terus memperbarui pemetaan kawasan rawan kebakaran (red zone) berbasis kelurahan dan RT/RW untuk menentukan prioritas penempatan logistik pencegahan," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menaruh perhatian pada persoalan instalasi listrik yang selama ini menjadi salah satu penyebab dominan kebakaran di kawasan permukiman.
Dia menjelaskan pemerintah daerah bekerja sama dengan PLN serta asosiasi instalatur untuk melakukan edukasi dan pemeriksaan kelayakan instalasi listrik rumah warga secara bertahap.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat sebagian besar kebakaran di lingkungan padat bermula dari korsleting listrik yang tidak segera terdeteksi.
Di sisi lain, Bayu menilai keberhasilan pengendalian kebakaran di kawasan padat sangat ditentukan pada menit-menit awal setelah api muncul. Karena itu, penguatan kapasitas warga menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah.
"Kami memperkuat pembentukan Satuan Relawan Kebakaran dan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan di tingkat RW agar warga memiliki keterampilan dasar untuk memutus perambatan api sebelum armada besar tiba," katanya.
Menurutnya, penanganan pada 10 menit pertama menjadi faktor krusial untuk mencegah kebakaran meluas ke bangunan lain di lingkungan yang padat.
Selain memperkuat kapasitas masyarakat, Pemprov DKI Jakarta juga terus menambah fasilitas pemadaman awal di lingkungan permukiman yang sulit dijangkau kendaraan besar.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan sistem hidran mandiri dan jaringan pipa air warga di kawasan gang sempit. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk memastikan sumber air tetap tersedia saat terjadi kebakaran.
Pemprov DKI Jakarta juga menempatkan tangki air statis pada sejumlah titik strategis guna mendukung kebutuhan pemadaman awal sebelum bantuan tambahan tiba di lokasi.
Di samping itu, pemerintah daerah mengintensifkan pengadaan dan distribusi alat pemadam api ringan atau APAR yang ditempatkan di pos RT maupun RW yang tergolong rawan kebakaran.
"Data distribusi APAR sebanyak 10.633 buah dan distribusi Motor Listrik untuk satgas sebanyak 267 unit," jelasnya.
Program tersebut dibarengi dengan pelatihan penggunaan APAR kepada warga agar peralatan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal ketika terjadi keadaan darurat.
Untuk mempercepat respons awal, Disgulkarmat juga mengoptimalkan penggunaan sepeda motor pemadam yang dirancang untuk menjangkau kawasan dengan akses terbatas.
Unit tersebut diharapkan dapat memberikan penanganan awal ketika mobil pemadam belum dapat memasuki lokasi kebakaran.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah terus memperluas program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan pelatihan dan simulasi.
Melalui program Jakarta Fire Safety Challenge maupun simulasi rutin di tingkat kelurahan, warga diberikan pemahaman mengenai prosedur evakuasi mandiri, penanganan kebocoran gas LPG secara aman, hingga teknik pemadaman api sederhana menggunakan kain basah maupun APAR.
Bayu menegaskan upaya penanggulangan kebakaran di kawasan padat tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada petugas pemadam kebakaran.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam membangun sistem perlindungan yang lebih efektif di lingkungan permukiman.
"Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa penanggulangan kebakaran di kawasan padat tidak bisa bertumpu pada petugas saja, melainkan harus berbasis community-based fire firefighting atau penanggulangan kebakaran berbasis masyarakat," tuturnya.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkecil risiko kebakaran besar di kawasan padat penduduk, sekaligus mempercepat respons awal ketika insiden terjadi sebelum bantuan pemadaman dalam skala besar tiba di lokasi.
