Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dr Maria Caecilia Stevi Harman menilai implementasi program Satu Data Indonesia menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas berbagai program kesehatan dan perlindungan sosial pemerintah.
Namun, di sisi lain, proses transisi menuju sistem data terintegrasi tersebut masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu segera dibenahi agar tidak berdampak pada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Menurut dr Stevi, keberadaan satu basis data nasional akan membantu memastikan berbagai program pemerintah, mulai dari penanganan stunting hingga bantuan kesehatan bagi keluarga miskin, tepat sasaran.
"Dengan Satu Data ini, ruang untuk perbedaan angka antarinstansi menjadi semakin kecil. Program-program pemerintah yang sudah dirancang dengan baik akan lebih mudah tepat sasaran karena menggunakan data yang sama," kata dr Stevi, dalam acara detikSore, Rabu (3/6/2026).
Data Akurat Jadi Kunci Program Kesehatan
dr Stevi menjelaskan bahwa berbagai program kesehatan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan pemerintah. dr Stevi mencontohkan program pencegahan stunting yang membutuhkan identifikasi keluarga rentan sejak sebelum kehamilan hingga masa 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) anak.
"Sudah ada program untuk memberian sebako pada keluarga miskin dengan ibu yang hamil, misalkan saja. Lalu ada juga program untuk pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil," kata dr Stevi.
"Itu semua kan data, butuh data yang sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan, dan itu yang menjadi concern Komite III sekarang ini. Karena kita tahu kalau program baru itu berarti harus ada penyesuaian," sambungnya.
Karena itu, Komite III DPD RI yang menjadi mitra sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) di bidang kesehatan serta kesejahteraan sosial saat ini memberikan perhatian khusus terhadap implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Keluhan Penerima BPJS PBI Saat Masa Transisi
Meski demikian, dr Stevi mengakui proses transisi menuju sistem baru masih menimbulkan sejumlah kendala di lapangan. Salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah perubahan status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang terjadi setelah proses pemutakhiran data.
"Banyak masyarakat yang datang mengadu karena status PBI mereka tiba-tiba terputus. Ada ibu hamil yang panik karena sebelumnya menerima bantuan, lalu mendadak tidak aktif," kata dr Stevi.
Menurut dr Stevi, berbagai keluhan tersebut langsung disampaikan kepada Kementerian Sosial RI (Kemensos), Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), dan BPJS Kesehatan agar segera mendapat solusi.
dr Stevi mengapresiasi respons cepat pemerintah yang kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan.
"Itu yang kita sudah koordinasikan, kita turun ke Dapil, kita turun ke Dinas Kesehatan, turun ke Dinas Sosial. Lalu Puji Tuhan, kami suarakan di sini, suarakan di Kementerian Sosial, suarakan di BPJS Kesehatan, di Kementerian Kesehatan, mereka cepat tanggap," kata dr Stevi.
Tantangan Budaya dalam Akses Kesehatan
Selain persoalan sistem dan data, dr Stevi juga menyoroti tantangan sosial budaya yang masih memengaruhi akses layanan kesehatan masyarakat di sejumlah wilayah NTT.
Menurutnya, budaya patriarki yang masih kuat membuat suara perempuan sering kali tidak terdengar dalam forum-forum masyarakat.
"Banyak pertemuan desa yang dihadiri laki-laki. Sementara ibu-ibu ada di belakang, menyiapkan konsumsi atau memilih tidak berbicara," kata dr Stevi.
Untuk mengatasi hal tersebut, dr Stevi menerapkan pendekatan khusus saat melakukan kunjungan daerah pemilihan. dr Stevi secara khusus meminta agar kader perempuan dan para ibu dilibatkan dalam setiap pertemuan yang digelar.
"Jadi saya minta, dalam kunjungan saya itu harus ada perempuan, terutama kader. Itu harus ada," ujar dr Stevi.
"Jadi pasti ada perempuan di situ dan saya harus suruh bicara," sambungnya.
Tak jarang, dr Stevi memilih mendatangi langsung dapur atau bagian rumah lainnya untuk melihat kondisi kesehatan keluarga secara lebih nyata.
"Saya lihat dapurnya, sanitasinya, tempat sampahnya, kondisi kamar, jumlah anak, apakah ada ibu hamil. Dari situ kita bisa melihat kondisi kesehatan keluarga secara langsung," kata dr Stevi.
Kisah Pasien Kanker yang Menolak Berobat
Dalam salah satu kunjungannya ke Kabupaten Malaka, NTT, dr Stevi menemukan kasus yang hingga kini masih membekas dalam ingatannya.
Saat itu, dr Stevi diminta memeriksa seorang perempuan penderita kanker payudara stadium lanjut yang hanya terbaring di rumah.
Kondisi pasien sudah sangat parah dan membutuhkan penanganan rumah sakit. Namun keluarga menolak rujukan medis karena mempercayai keyakinan tertentu yang menyebut operasi justru akan memperburuk keadaan pasien.
"Dibilang kalau ibu ini pergi untuk ke rumah sakit, operasi akan meninggal. Saya bilang, 'Bapak', karena saya tidak bisa marah-marah disana ya. Mereka menghormati om mereka," jelas dr Stevi.
"Itu adalah suatu tatanan sosial. 'Bapak begini, apakah masalahnya apa? Apakah masalah ekonomi?' Bukan itu. Tetapi adalah kepercayaan masyarakat dan penghormatan mereka kepada omnya," sambungnya.
Menurut Stevi, kasus semacam itu bukanlah kejadian tunggal. Ia menilai masih banyak masyarakat yang menghadapi penyakit serius, tetapi terlambat mendapatkan penanganan medis karena keterbatasan informasi, faktor budaya, maupun pengaruh lingkungan sosial.
"Itu menjadi tantangan besar bagi dunia kesehatan. Persoalannya bukan hanya fasilitas atau tenaga medis, tetapi juga bagaimana membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengobatan dan pemeriksaan kesehatan sejak dini," ujar dr Stevi.
Bagi Stevi, perbaikan layanan kesehatan di NTT tidak cukup hanya melalui pembangunan fasilitas atau penyediaan tenaga medis.
Dibutuhkan pula data yang akurat, koordinasi lintas lembaga, serta pendekatan sosial budaya yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat keluarga.
(hnu/ega)
