MALANG, KOMPAS—Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional dapat dibaca sebagai upaya Presiden untuk memberikan energi baru bagi lembaga tersebut. Pergantian kepala BGN mustinya juga tidak dilihat sebagai pergantian individu semata, melainkan momentum evaluasi dan pembenahan program. Ada beberapa aspek yang perlu menjadi prioritas perbaikan.
Demikian dikatakan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Andhyka Muttaqin, Rabu (3/6/2026). Andhyka menilai sosok pengganti kepala BGN yang berasal dari jajaran pimpinan sebelumnya, telah memahami strukrur organisasi, tantangan implementasi, serta target yang harus dicapai.
“Oleh karena itu, proses adaptasi diperkirakan tidak memerlukan waktu terlalu lama. Fokus dapat langsung diarahkan pada penyelesaian masalah-masalah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat,” ujarnya saat dimintai tanggapan terkait pergantian pucuk pimpinan di tubuh BGN.
Gerbong pimpinan BGN berubah setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dan menggantikannya dengan Nanik S Deyang yang tadinya menempati posisi Wakil Kepala BGN.
Tak hanya Dadan, Presiden juga mengganti dua Wakil BGN, yakni Letjen (Purn) Lodewijk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sonjaya. Posisi keduanya akan diisi Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono. Sebelumnya, Agustina menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sedangkan Trenggono Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.
Masyarakat, menurut Andhyka tidak perlu langsung berasumsi bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berubah secara drastis setelah pergatian Kepala BGN. Dalam sistem pemerintahan modern, terutama untuk program prioritas nasional, keberhasilan program tidak seharusnya bergantung pada satu orang.
MBG saat ini sudah menjadi program strategis Presiden Prabowo yang didukung oleh regulasi, anggaran besar, jaringan kelembagaan hingga tingkat daerah, serta target penerima manfaat yang telah ditetapkan. “Karena itu, pergantian pimpinan lebih tepat dipahami sebagai bagian dari evaluasi dan penyempurnaan tata kelola program daripada perubahan arah kebijakan,” katanya.
Meski pergantian pimpinan dipahami sebagai bagian dari evaluasi dan penyempurnaan program, menurut Andhyka momentum itu tetap memiliki makna penting. Dalam dunia kebijakan publik, pergantian pejabat biasanya dilakukan ketika pemerintah ingin mempercepat capaian program, memperbaiki koordinasi, atau merespons berbagai kritik yang muncul di lapangan.
Dalam beberapa bulan terakhir, Program MBG memang menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari persoalan distribusi makanan, kualitas menu yang belum seragam, kapasitas dapur umum yang berbeda-beda, hingga kasus-kasus keracunan yang menjadi perhatian publik.
“Situasi itu tentu membutuhkan kepemimpinan yang mampu melakukan konsolidasi organisasi dan memperkuat pengawasan di lapangan,” katanya.
Yang perlu dipahami, lanjut Andhyka bahwa tantangan terbesar MBG sebenarnya bukan terletak pada konsep kebijakannya. Hampir semua pihak sepakat pemenuhan gizi anak sekolah merupakan investasi penting bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
“Persoalannya adalah bagaimana menjalankan program berskala nasional yang harus menyediakan jutaan porsi makanan setiap hari dengan kualitas yang baik, aman dikonsumsi, tepat waktu, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang sangat beragam,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Andhyka ada beberapa aspek yang perlu menjadi prioritas perbaikan.
Pertama, tata kelola dan pengawasan. Program sebesar MBG perlu sistem monitoring yang kuat dan real-time. Pemerintah harus cepat mengetahui bila terjadi keterlambatan distribusi, masalah kualitas makanan, atau kendala operasional di daerah tertentu. Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan secara administratif melainkan harus berbasis data dan teknologi.
Kedua, kualitas dan keamanan pangan. Kasus keracunan yang muncul menunjukkan standar keamanan pangan harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai tujuan mulia meningkatkan gizi justru terganggu oleh lemahnya kontrol kualitas. Diperlukan standar operasional ketat mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada siswa.
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas anggaran. Program MBG menggunakan dana publik sangat besar sehingga masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran digunakan, siapa saja yang menjadi pemasok, bagaimana proses pengadaan, dan bagaimana pengawasan dijalankan. Transparansi yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga mencegah potensi penyimpangan.
Keempat, pengukuran dampak program. Perhatian publik sering tertuju pada jumlah penerima atau porsi yang dibagikan. Padahal, ukuran keberhasilan sesungguhnya apakah program itu mampu memperbaiki status gizi anak, mengurangi stunting, meningkatkan kesehatan, dan mendukung proses belajar. Dengan kata lain, pemerintah perlu mulai menggeser fokus dari sekadar menghitung output menuju pengukuran outcome dan dampak jangka panjang.
Kelima, penguatan keterlibatan ekonomi lokal. MBG memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi. Jika bahan baku dapat dipasok oleh petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal, maka manfaat program itu tak hanya dirasakan penerima makanan, tetapi juga masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok. Dengan cara ini, MBG berfungsi sebagai program gizi sekaligus instrumen pemberdayaan ekonomi daerah.
Pada akhirnya, lanjut Andhyka pergantian Kepala BGN mustinya tidak dilihat semata-mata sebagai pergantian individu, melainkan momentum evaluasi dan pembenahan program. Masyarakat tidak perlu terlalu fokus pada siapa yang memimpin, tetapi lebih penting melihat apakah usai pergantian terdapat perbaikan nyata soal kualitas layanan, tata kelola, keamanan pangan, transparansi anggaran, dan dampak program terhadap kesehatan anak Indonesia.
“Jika aspek-aspek tersebut dapat diperbaiki, maka pergantian pimpinan akan menjadi langkah positif bagi keberlanjutan dan keberhasilan Program MBG,” ucapnya.
Pergantian Kepala BGN diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (2/6/2026). Pergantian pimpinan itu sendiri ditujukan untuk perbaikan pelayanan sekaligus evaluasi atas sejumlah masukan.
Seperti diberitakan Kompas.id, pencopotan kepala dan wakil kepala BGN, menurut Prasetyo Hadi, berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BGN selama 1,5 tahun terakhir.
”Banyak catatan yang menjadi dasar pertimbangan Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan itu bisa segera diperbaiki. Ada masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola, termasuk kedisiplinan dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya ditetapkan oleh BGN,” ujarnya.
