Kepala BRIN Tekankan Etika Pengunaan AI: Bukan Alat Palsukan Data dan Eksperimen Generatif

Arif Satria menyampaikan keterangan seusai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). (Sumber: Andi Firdaus/Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menekankan, akademisi harus memahami etika pengunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam aktivitas riset. Dia menegaskan AI tidak boleh digunakan untuk mencederai kejujuran akademik.

Hal ini disampaikan Arif menaggapi laporan pemalsuan riset oleh sejumlah WNI untuk mendapatkan travel grant. Para WNI tersebut disinyalir menggunakan AI untuk menciptakan riset palsu.

"Teknologi AI seharusnya menjadi akselerator inovasi, bukan alat untuk memalsukan data dan eksperimen generatif demi mengejar metrik publikasi secara instan," katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

"Skandal global yang tengah ramai dipersoalkan belakangan ini menjadi momentum krusial bagi kita semua untuk menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dan komprehensif terkait batasan serta etika penggunaan AI dalam aktivitas riset."

Baca Juga: ITB Buka Suara Alumninya Diduga Terlibat Pemalsuan Riset demi Travel Grant Konferensi Internasional

Arif mengatakan kemudahan yang ditawarkan AI menimbulkan tantangan baru dalam integritas sains. Menurutnya, benteng regulasi yang lebih dinamis diperlukan untuk menghadapi tantangan baru dari AI.

Oleh karena itu, kata dia, langkah pembenahan komprehensif perlu dilakukan tidak hanya dengan memperketat pengawasan pada kemitraan global, tetapi juga menegaskan kembali berlakunya Standard Operating Procedure (SOP) penjaminan mutu secara universal untuk seluruh jenis riset, termasuk riset lokal di dalam negeri.

Di BRIN, Arif menyebut instrumen pengawasan sama sekali tidak mengenal pengecuaian. Menurutnya, BRIN menerapkan SOP ketat yang dirancang untuk menjamin kualitas riset.

SOP tersebut tidak hanya diterapkan secara kaku dalam kolaborasi riset berskala internasional, tapi juga berlaku mutlak bagi seluruh aktivitas riset domestik, termasuk riset lokal di tingkat daerah.

"Pengawasan berlapis mulai dari pemenuhan klirens etik, audit rekam jejak independen oleh Komite Etik Riset, hingga kewajiban transparansi data mentah (raw data) diterapkan secara universal di semua lini," kata Arif, dikutip Antara.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Antara