JAKARTA, KOMPAS.com - Insiden salahnya gambar Garuda Pancasila di akun media sosial BRIN seolah menunjukkan bahwa Artificial intelligence atau AI belum dapat diandalkan sepenuhnya tanpa kontrol penuh manusia, setidaknya sampai saat ini.
Ada hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa yang lantas diklarifikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional tersebut.
Agar kondisi ini tidak menjadi dilema sehari-hari dalam menggunakan AI, tata kelola penggunaan AI di lingkup pemerintah perlu ada.
Analis senior Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid, menilai pengaturan tata kelola merupakan sebuah cara membatasi penggunaan akal imitasi di lingkungan pemerintah, tanpa harus anti terhadap perkembangan teknologi.
Penggunaan AI di lingkup institusi negara tidak perlu “diharamkan” namun dikontrol penggunaannya.
"Sebaiknya bukan larangan total. Lebih ke SOP dan aturan soal tata kelola dan transparansi karena pemerintah punya kewajiban menyajikan informasi publik yang akurat," kata Rizal saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/6/2026).
Baca juga: Lambang Garuda Unggahan BRIN dan Perlunya Pengaturan AI di Lingkungan Pemerintah
Menurut Rizal, kasus BRIN menjadi contoh penggunaan AI yang salah ketika tidak ada prosedur standar dan kurangnya pengecekan manusianya kurang.
"Jadi, DPR dan pemerintah harus membuat aturan ketat. Jika instansi negara menggunakan AI untuk komunikasi publik, maka harus ada label transparan dan harus diverifikasi manusia dulu," ucap Rizal.
Pentingnya verifikasi manusiaSenada, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai, AI memang tidak boleh serta-merta digunakan tanpa filter.
Kasus kesalahan lambang Garuda Pancasila yang diunggah BRIN maupun deepfake yang sukses menampilkan wajah pejabat menunjukkan bahwa AI tidak boleh digunakan tanpa verifikasi manusia.
Menurutnya, manusia tetap menjadi pemegang keputusan akhir dari setiap publikasi yang disebarluaskan. Artinya setiap produk komunikasi publik, dokumen resmi, materi edukasi, maupun konten yang dibuat dengan bantuan AI harus melalui proses pengecekan dan validasi oleh pejabat yang bertanggung jawab.
"Prinsip yang perlu dipegang adalah human in command, yaitu keputusan akhir dan tanggung jawab tetap berada pada manusia, bukan pada sistem AI," jelas Sukamta.
Rizal dari Drone Emprit berpandangan, perbaikan tata kelola dapat diatur dalam peta jalan (roadmap) AI Nasional yang dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Roadmap tidak hanya fokus pada Reformasi birokrasi di setiap Kementerian/lembaga, namun mengatur batas etis penggunaan.
Termasuk di dalamnya, larangan menggunakan AI untuk memanipulasi fakta atau mengubah simbol negara seperti kasus BRIN.
