JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkapkan, Presiden Prabowo Subanto ingin tidak ada korupsi hingga penyimpangan dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).
Dudung menekankan, Prabowo ingin setiap anggaran negara yang dikeluarkan untuk program MBG benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan menguntungkan kelompok tertentu.
"Keinginan Bapak Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal, tidak ada terjadinya korupsi, tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan, tetapi betul-betul bapak presiden menginginkan bahwa ini untuk kepentingan rakyat," ucap Dudung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Baca juga: KSP Dudung Ungkap Banyak Laporan soal BGN, Termasuk Jual Beli Titik SPPG
Dudung mengatakan Presiden RI juga ingin Indonesia memiliki sumber daya manusia yang unggul dengan adanya program MBG.
Oleh karena itu, Dudung menilai perombakan pimpinan BGN sebagai langkah yang tepat untuk mengikuti keinginan Prabowo.
"Sehingga langkah yang tepat, saya yakin ini untuk perbaikan ke depannya sehingga di BGN itu semakin transparan, akuntabel," ujar mantan kepala staf TNI Angkatan Darat itu.
Baca juga: Dorongan Pembenahan Tata Kelola SPPG Usai Perombakan Pimpinan BGN
Dudung juga meyakini, Prabowo punya pertimbangan dan mendapat banyak masukan sebelum mengganti pimpinan di BGN.
"Saya rasa itu presiden, saya yakin bapak presiden sudah mendapat masukan-masukan," ujar dia.
Kepala BGN dicopotDiberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional.
Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakil kepala BGN, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.
Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang untuk menjadi kepala BGN.
Baca juga: Penggeledahan Kantor BGN Sudah Sejak Pukul 2 Pagi
Nanik akan didampingi dua wakil kepala BGN, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan ini diambil Prabowo setelah memonitor dan mengevaluasi kinerja BGN selama 1,5 tahun terakhir.
"Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
