Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan akan menjaga harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi hingga akhir 2026, meski tren kenaikan harga minyak dunia terus bertahan di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengemukakan pemerintah tengah mencermati secara saksama dinamika inflasi domestik yang beririsan langsung dengan pergerakan harga komoditas dunia dan tekanan pelemahan nilai tukar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08% secara tahunan (year on year/YoY) dan 0,28% secara bulanan (month on month/MoM).
Catatannya, kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi secara bulanan adalah transportasi (0,61%). Artinya, tekanan kenaikan harga minyak dunia mulai berdampak ke inflasi dalam negeri.
Meski demikian, agar dampaknya tak meluas, pemerintah memastikan tidak akan melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi mengikuti harga minyak dunia.
"Pemerintah menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi sepanjang tahun 2026 guna meredam tekanan biaya transportasi dan distribusi di tengah fluktuasi harga minyak dunia," ujar Haryo kepada Bisnis, dikutip Rabu (3/6/2026).
Baca Juga
- Harga BBM BP, Shell, hingga Pertamina per 2 Juni 2026: Ada yang Turun 20,7%
- Penyelundupan BBM Subsidi di Sulsel Dibongkar, Kapal Tanker hingga Ribuan LPG Disita
- Prabowo Resmi Izinkan BLU Impor Minyak, BBM, dan LPG
Penahanan harga energi bersubsidi ini merupakan bagian dari orkestrasi kebijakan yang lebih luas untuk menjaga stabilitas harga pokok dan daya beli masyarakat lapis bawah.
Haryo memaparkan, selain menjaga harga BBM bersubsidi, pemerintah memacu percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler tahap II.
Jaring pengaman sosial ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 18,8 juta KPM.
Lebih lanjut, pemerintah turut memperpanjang napas bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng yang akan disuntikkan kepada 33,2 juta KPM.
Dari sisi suplai dan stabilitas harga pangan, intervensi dilakukan melalui percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penetrasi operasi pasar, serta optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
"Langkah ini juga disertai percepatan Kerja Sama Antar Daerah [KAD] untuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan komoditas strategis lintas wilayah," tambah Haryo.
Lebih lanjut, di sektor industri, pemerintah memberi insentif fiskal melalui pemangkasan Bea Masuk atas impor bahan baku plastik 0%. Tujuannya demi meringankan beban biaya produksi sehingga pabrikan tidak perlu membebankan kenaikan ongkos ke harga jual akhir barang konsumsi.
Haryo menyatakan sinergi antara otoritas fiskal dan moneter kian juga terus berlangsung. Dalam hal ini, pemerintah bersama Bank Indonesia terus melakukan pengendalian harga melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Menurutnya, forum koordinasi ini akan mengintensifkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) serta mematangkan strategi 4K alias menjaga Keterjangkauan harga, memastikan Ketersediaan pasokan, menjamin Kelancaran distribusi, dan menjaga Komunikasi yang efektif di masyarakat.
"Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan tekanan biaya yang terjadi di tingkat produsen tidak sepenuhnya diteruskan kepada konsumen, sehingga inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat dapat terus terjaga," tutupnya.
