JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan pengawasan dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan oleh direktorat jenderal (ditjen) yang dipimpin pejabat eselon I.
"Kemendagri juga kemudian sudah mengusulkan untuk penguatan pengawasan dan pembinaan ini, agar BUMD ini ditangani oleh seorang dirjen eselon I," kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Baca juga: Mendagri Tito Ajak PIKI Ambil Peran Strategis Wujudkan Indonesia Emas 2045
Menurut Tito, saat ini pengawasan dan pembinaan BUMD dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dibawahi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Keuangan Daerah.
Hanya saja, pengawasan dan pembinaan itu masih dilakukan oleh pejabat eselon II.
Selain itu, pengawasan dan pembinaan tersebut juga tidak spesifik ke BUMD tapi juga mengawasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan aset-aset daerah.
"Saat ini di bawah Ditjen Keuangan Daerah pembinaannya, dijabat oleh eselon II. Tapi bukan hanya spesifik BUMD. Jadi direktur yang menangani BUMD, BLUD, dan kemudian juga aset-aset daerah," ungkapnya.
Baca juga: Mendagri Tito Ajak PIKI Ambil Peran Strategis Wujudkan Indonesia Emas 2045
Bahkan, menurut Tito, pihak yang mengawasi BUMD hanya setingkat kepala subdirektorat (kasubdit) sehingga pengawasannya tidak sekuat jika diawasi selevel dirjen.
"Lebih spesifik yang nangani BUMD hanya seorang kasubdit yang power-nya pasti tidak akan kuat setingkat dirjen," ujar dia.
Oleh karena itu, Tito meminta dukungan Komisi II DPR soal usulan tersebut.
Usul pula ke KemensetnegTito juga sudah mengajukan permohonan soal ditjen pengawasan BUMD ini kepada Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
"Kami sudah mengajukan usulan, mohon dukungan dari Komisi II baik Kemenpan RB maupun juga Kementerian Sekretaris Negara. Kami sudah melakukan komunikasi dan tadi sudah disampaikan dari Kemensetneg agar RPP-nya diperkuat, dan dilakukan harmonisasi," ujar dia.
Menurut Tito, dirjen khusus BUMD hal ini penting untuk segera dibuat karena menyangkut soal pengawasan aset negara yang tidak kecil jumlahnya.
"Juga untuk kepala daerah itu untuk menyelamatkan yang bersangkutan juga karena kita tahu kadang-kadang kasusnya muncul setelah turun dari kepala daerah. Dipanggil kembali karena masalah urusan BUMD," lanjut Tito.
Di kesempatan yang sama, ia juga menyoroti soal adanya rencana membuat undang-undang spesifik tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Tito mengatakan BUMD adalah salah satu instrumen penting di samping pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menuju kemandirian fiskal daerah.
Jika BUMD rugi, hal ini juga akan menambah beban kepada APBD, terkhususnya untuk operasionalnya, maintenance, pegawai, dan lain-lainnya.
Baca juga: Tri Tito Karnavian Tekankan Pentingnya Penyesuaian Program PKK di Papua Selatan
Sembari menunggu soal rencana membuat UU BUMD, Tito berencana menyusun perubahan Peraturan Pemerintah mengenai BUMD.
"Sambil itu berjalan prosesnya yang panjang, memang ada rencana kita untuk menyusun perubahan PP, Peraturan Pemerintah mengenai BUMD, yang di antaranya adalah memperkuat di bidang pembinaan dan pengawasan," ucap Prabowo.
"Termasuk peran daripada Kemendagri sebagai pembina dan pengawas di antaranya lah membentuk pansel tadi sudah disampaikan, dalam pemilihan direksi dan komisaris. Kemudian persetujuan dari Kemendagri," imbuh dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
