Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendorong pemberian bebas visa kunjungan bagi sejumlah negara untuk memperkuat arus wisatawan mancanegara (wisman) imbas gangguan konektivitas penerbangan melalui kawasan Timur Tengah.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri mengatakan usulan tersebut telah dibahas bersama sejumlah kementerian dan lembaga serta kini menunggu keputusan pada tingkat menteri.
"Kami telah melakukan sejumlah pembahasan mendetail dengan kementerian dan lembaga terkait dan pembicaraan sebenarnya telah mengerucut ke kemungkinan pemberian bebas visa kunjungan," kata Widiyanti dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, usulan pemberian bebas visa kunjungan tersebut mencakup 8+1 negara, antara lain Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, India, serta perluasan bagi permanent resident Singapura.
Selain itu, terdapat pula Belarusia, Kazakhstan, hingga Makau yang sebelumnya telah menjadi bagian dari inisiatif pemerintah, yakni Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dia kemudian menggarisbawahi bahwa kebijakan bebas visa kunjungan ini masih akan menjadi pembahasan di tingkat menteri, sehingga meminta dukungan DPR untuk mewujudkan usulan tersebut.
Baca Juga
- Menpar Blak-blakan Kondisi Pariwisata RI di Tengah Konflik Timteng
- Pajak Hotel dan Restoran di Bali Naik, Walaupun Kunjungan Wisman Turun
- Kemenpar Ungkap Tantangan Genjot Wisman di Tengah Konflik Global
Di samping itu, Widiyanti memaparkan bahwa konektivitas penerbangan internasional dengan rute Timur Tengah telah terganggu imbas konflik geopolitik.
Hingga 27 Mei 2026, tercatat 1.444 penerbangan dibatalkan dengan potensi 160.052 perjalanan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia yang tidak terealisasi.
Kemenpar pun disebutnya mengubah strategi promosi dengan mengalihkan pasar yang semula berfokus ke Eropa dan Timur Tengah menuju pasar Asia Tenggara, Asia lainnya, dan Oseania.
Untuk diketahui, pada tahun ini pemerintah menargetkan 17,6 juta kunjungan wisman. Untuk mencapai target tersebut, Kemenpar menyiapkan strategi mitigasi, mulai dari pergeseran pasar ke Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul hingga penguatan promosi digital dan kerja sama maskapai.
Langkah ini ditempuh di tengah gangguan global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak pada konektivitas penerbangan dan minat perjalanan jarak jauh.
Menpar Widiyanti Putri Wardhana mengatakan pemerintah perlu bergerak adaptif untuk menjaga kinerja sektor ini.
“Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah mendorong insentif penerbangan, kebijakan bebas visa, penambahan kapasitas kursi, serta penguatan anggaran promosi guna menjaga daya saing destinasi Indonesia.
