Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman merespons kritik eks Wamenlu Dino Patti Djalal terkait tingginya intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri.
Dudung menilai kritik merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi, namun ia menegaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden memiliki tujuan strategis yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui komunikasi virtual.
“Ya kritikan itu kan boleh-boleh saja dan diatur oleh undang-undang juga ya. Saya menghormati, menghargai bahwa apa yang disampaikan Pak Dino Patti Jalal dan bahkan Pak Teddy juga ya menjawab ya. Teddy itu anak muda lah ya," kata Dudung usai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).
"Tapi setahu saya ya, gambaran saya, sekelas Bapak Presiden ke luar negeri itu pasti ada tujuan strategis yang lebih tinggi, yang tidak cukup dengan Zoom,” tambahnya.
Menurut Dudung, komunikasi tingkat kepala negara membutuhkan pertemuan langsung. Ia menilai ada banyak hal yang tidak bisa dibahas melalui sarana komunikasi digital karena menyangkut kerahasiaan negara.
“Karena Zoom itu kan pasti ada rahasia-rahasiaan yang harus terjamin, bener nggak? Bisa termonitor, kita aja Hp ini aja termonitor saya ngomong nih ke mana-mana nih betul nggak? WA saya juga bisa termonitor oleh siapa pun bisa dibongkar,” ujarnya.
Dudung mengatakan kondisi global saat ini juga menuntut Presiden Prabowo untuk lebih aktif membangun komunikasi langsung dengan para pemimpin negara lain.
“Jadi saya punya keyakinan bahwa Presiden harus dengan situasi ekonomi global ini juga tidak baik-baik aja, situasi perang juga jadi situasi yang tidak baik. Beliau bagaimana menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segi ideologi, dari segi politik, ya dari segi pertahanan keamanan, dari segi ekonomi terutama, ya dari segi hukum,” kata Dudung.
“Itu kepala negara itu tidak serta-merta menyelesaikan hanya internal di Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi harus bekerja sama hubungan bilateral dengan beberapa negara,” sambungnya.
Menurutnya, Indonesia masih membutuhkan kerja sama internasional dalam berbagai sektor, mulai dari perdagangan, investasi, hingga kebutuhan strategis lainnya.
“Karena kita tidak bisa berdiri sendiri, kita masih membutuhkan impor, kita masih membutuhkan negosiasi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak bisa secara online kita bicara. Dengan telepon kita nggak bisa, ada hal-hal khusus yang pasti beliau harus sampaikan empat mata,” katanya.
Dudung juga meminta publik memahami bahwa setiap perjalanan Prabowo ke luar negeri telah melalui proses perencanaan yang matang dan memiliki tujuan yang jelas.
“Nah itu yang perlu disikapi ya bahwa sekelas Presiden ke luar negeri itu, saya pun ke luar negeri ada izin, ada maksud dan tujuan dan kita laporkan kan begitu sekelas saya. Saya saja sekelas menteri juga oh tidak serta merta. Tapi ada hal-hal yang lebih strategis kalau menurut saya yang bapak Presiden harus berangkat,” ucapnya.
Ia menilai tidak tepat jika intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya karena masing-masing periode kepemimpinan menghadapi tantangan yang berbeda.
“Ya kalau jangan bandingannya Presiden dulu itu cuma sekian kali, Presiden, oh nggak bisa seperti itu. Situasinya pun berbeda, Pak Presiden sekarang menjabat Presiden dengan situasi politik demikian hutang sudah sekian banyak, berbeda dengan dulu mungkin Pak Jokowi pas menjabat dulunya cuma 2.000 triliun, pak Presiden ditinggalkan 8.000 triliun misalnya kan, nah beda lah,” kata Dudung.
Dudung meyakini berbagai kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo bertujuan untuk mempercepat penyelesaian program-program prioritas pemerintah dan memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global.
“Jadi saya yakin beliau banyak program-program yang positif yang harus segera dituntaskan, banyak hal-hal yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak oligarki yang memanfaatkan untuk kepentingan kelompok pribadinya. Beliau ingin meluruskan dan itu dialihkan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
