Jakarta, CNBC Indonesia - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengusulkan perubahan besar dalam tata kelola perkeretaapian nasional.
KAI meminta dukungan DPR dan pemerintah agar ditunjuk sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana (BUPP), yang nantinya akan memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk mengelola langsung berbagai aset prasarana kereta api milik negara, mulai dari rel, stasiun, sistem persinyalan hingga fasilitas pendukung lainnya.
Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan, usulan tersebut saat ini tengah dibahas bersama pemerintah, seiring rencana peningkatan kapasitas dan elektrifikasi layanan kereta perkotaan.
"Peningkatan kapasitas elektrifikasi layanan perkotaan, di mana porsi pembiayaannya yang pada saat ini sedang kami bicarakan dengan Danantara, tapi prasarana ini BMN, sehingga kami harus melakukan perjanjian konsensi dengan pemerintah dalam hal ini, walaupun di lain sisi kami juga mengusulkan kepada BP BUMN dan Kementerian Perhubungan untuk mengajukan Perpres, melakukan penugasan KAI sebagai BUPP," kata Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurut Bobby, apabila KAI ditetapkan sebagai BUPP, perusahaan tidak hanya bertugas mengoperasikan kereta api, tetapi juga memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan aset prasarana yang selama ini berstatus Barang Milik Negara (BMN).
"Nah kalau sudah, kami sebagai penyelenggara prasarana, maka ada empat hal yang bisa kita lakukan terhadap BMN ini. Satu, adalah perencanaan terhadap BMN, kedua adalah pembangunannya, ketiga adalah pengoperasiannya, yang keempat adalah komersialisasinya," ujar dia.
Artinya, KAI nantinya dapat merencanakan pengembangan jaringan, membangun infrastruktur baru, mengoperasikan fasilitas perkeretaapian, sekaligus mengoptimalkan nilai ekonominya melalui berbagai skema komersial.
Saat ini, kata Bobby, pengelolaan aset prasarana kereta masih cukup kompleks. Infrastruktur yang dimiliki negara dipelihara melalui skema Infrastructure Maintenance and Operation (IMO), di mana pemerintah membayar biaya perawatan kepada KAI.
Di sisi lain, KAI juga harus membayar Track Access Charge (TAC) ketika menggunakan infrastruktur tersebut untuk operasional kereta.
"Kalau pada saat ini treatmentnya itu adalah BMN, ini dipelihara oleh negara, dan negara membayarkan IMO kepada kami, kami melakukan perawatan atas penugasan oleh Kementerian Perhubungan, tapi ketika kita menggunakan dari BMN ini maka kita membayar TAC, jadi sangat kompleks sekali," jelasnya.
Menurut Bobby, penunjukan KAI sebagai BUPP akan menyederhanakan tata kelola tersebut sekaligus menghilangkan polemik tahunan terkait skema IMO dan TAC yang selama ini kerap menjadi pembahasan antara KAI dan pemerintah.
"Kami sekarang sudah sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk menginisiasi penugasan KAI sebagai BUPP, sehingga tidak ada lagi di ke depannya itu konflik yang setiap tahun terjadi IMO dan TAC ini," pungkas Bobby.
(dce) Add as a preferred
source on Google
