JAKARTA, KOMPAS.com- Sebanyak 297 korban penggelapan dana Hanania Travel didata di Polda Metro Jaya pada Rabu (3/6/2026).
Bersama tim kuasa hukum, sebanyak 80 korban datang membawa data diri dan bukti pembelian hingga koper dari Hanania Travel demi kepentingan penyidikan.
Kuasa hukum korban, Joddy Mulyasetya Putra, mengatakan tak sedikit di antara korban berasal dari luar wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Baca juga: Bos Hanania Disebut Pernah Minta Tolong ke Kemenag saat Ratusan Jamaah Terdampak Perang Timteng
“Total sebetulnya saat kami juga Zoom Meeting ya, itu total ada 297 korban. Kemudian pada hari ini karena memang berada di beberapa wilayah, saat ini yang ikut kami adalah sekitar 70 sampai dengan 80 orang,” kata Joddy ditemui di Mapolda Metro Jaya, Rabu.
Pendataan berlangsung di Aula Satya Haprabu Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
Para calon jemaah yang telah membayar jasa Hanania untuk keberangkatan Juni-Juli 2026 ini berasal mulai dari Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Papua, hingga luar negeri seperti Tiongkok.
Karena beberapa korban berasal dari luar kota, sempat terjadi kebingungan. Akhirnya petugas yang menerima laporan menganjurkan pelaporan diambil alih tim kuasa hukum.
“Jadi bisa melalui kami gitu ya, kemudian nantinya untuk dikuasakan dan juga diberikan data-datanya. Yang tadi kami tanyakan juga, karena memang hampir setiap hari kami pun juga mendapatkan pertanyaan sama nih 'Bagaimana dari Makassar, dari Papua?' gitu sih,” ujar Joddy.
Selain di Polda Metro Jaya, para korban lebih dulu mengajukan pelaporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Mereka meminta agar PPATK mengusut aliran dana yang mereka setorkan ke Hanania Travel.
Menurut Joddy, laporan mereka ke PPATK disambut baik, dan akan ditindaklanjuti.
Baca juga: Aset Pribadi Bos Hanania Travel Disebut Habis demi Menomboki Biaya Jemaah
“Dari PPATK menyampaikan bahwa, ‘Terima kasih banyak para jemaah yang sudah antusias untuk kemudian melakukan pengecekan terhadap data ini. Kami simpan, nanti kita akan sampaikan,’ dan tentunya memang dari PPATK juga menyampaikan bahwa mereka butuh waktu,” ungkap Joddy.
Nantinya hasil penyelidikan oleh PPATK akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya demi kepentingan penyidikan.
Para korban berharap nantinya uang yang telah mereka bayarkan bisa dikembalikan lagi, dan tidak menjadi barang sitaan negara.
“Kami menitipkan kepada tim Polda Metro Jaya dan jaksa nantinya untuk para korban ini diberikan yang namanya restitusi. Kita tidak ingin kejadian First Travel itu terjadi kembali di mana aset-aset itu disita oleh negara,” tutur dia.
