Bisnis.com, SURABAYA — Pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan baterai di Indonesia menghadapi tantangan serius yang dinilai dapat mengancam daya saing global jika tidak segera dibenahi.
Ketidaksesuaian antara sumber daya domestik dan kebutuhan pasar global, serta ketergantungan pada energi fosil dalam rantai pasok, menjadi sorotan utama.
Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Adinova Fauri, menyebut salah satu persoalan utama adalah kesenjangan antara struktur sumber daya Indonesia dan arah teknologi baterai global.
Ia menjelaskan bahwa pasar EV dunia saat ini didominasi baterai berbasis besi atau Lithium Iron Phosphate (LFP) yang banyak diproduksi China, sementara Indonesia unggul pada nikel.
“Yang pertama adalah bagaimana salah satu driver utama EV di global ini adalah dari China, dan memang kalau kita lihat secara proporsinya itu didorong oleh baterai yang iron base atau LFP. Sementara resources yang kita punya itu nikel, sehingga ada mismatch di sana,” ujarnya dalam seminar di Universitas Airlangga, Surabaya, Rabu (3/6/2026).
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat strategi hilirisasi berisiko tidak sepenuhnya sejalan dengan permintaan global. Di sisi lain, CSIS juga menyoroti masih tingginya ketergantungan industri EV Indonesia terhadap energi berbasis batu bara.
Baca Juga
- BKPM Rem Investasi Smelter Nikel Hulu, Fokus ke Industri Baterai dan Energi Hijau
- Pabrik Baterai Beroperasi Juli 2026, IBC Dorong Penguasaan Teknologi Nikel
- Ambisi Hilirisasi Nikel RI, Terganjal Kesiapan Ekosistem Baterai
Adinova menilai struktur produksi di Indonesia masih tergolong “carbon intensive” dibanding negara lain. Hal ini terjadi baik di industri baterai maupun kendaraan listrik, sehingga dapat memengaruhi daya saing dalam jangka panjang.
“Bagaimana Indonesia itu mayoritas sangat mengandalkan coal dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini tentunya bisa berdampak pada daya saing kita,” tuturnya.
Guna melihat dampaknya, CSIS melakukan simulasi dekarbonisasi rantai pasok EV hingga 2034 berdasarkan draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Skenario Emisi RUPTLDalam skenario dasar, penurunan emisi karbon memang terjadi, tetapi masih terbatas di kisaran 7% secara agregat. CSIS menilai angka ini belum cukup signifikan untuk mendorong transformasi industri hijau secara optimal.
Skenario kedua menunjukkan hasil yang lebih tinggi, yaitu jika pembangkit listrik batu bara captive di industri hilir dihapus bertahap dan diganti energi bersih. Dalam kondisi ini, penurunan emisi bisa mencapai 13,58%.
“Sementara kalau kita lakukan skenario lain, di mana captive coal-nya kita hilangkan atau diganti dengan energi yang lebih bersih, itu bisa mencapai 13,58% penurunan emisi CO₂ ,” kata Adinova.
Sementara itu, skenario ketiga melalui penerapan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) pada pengolahan nikel mencatat penurunan emisi paling besar, yakni 31%–33%. Namun, CSIS mengingatkan adanya risiko lingkungan lain.
“Memang karbon emisinya menurun paling signifikan, tapi ada dampak terhadap indikator kesehatan seperti ecotoxicity dan human toxicity yang perlu menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Selain aspek emisi, CSIS juga membandingkan posisi Indonesia dengan Thailand dan Vietnam. Hasilnya, Indonesia masih tertinggal dalam kesiapan ekosistem industri hijau, sementara kedua negara tersebut dinilai lebih kompetitif di pasar global.
Adinova menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam mengklaim posisi Indonesia sebagai hub EV regional tanpa penguatan nyata pada dekarbonisasi rantai pasok.
“Kalau memang kita tidak punya keunggulan komparatif dari sisi industri dan tidak cukup bersih dibandingkan Thailand dan Vietnam, lalu apa yang membuat kita bisa mengklaim sebagai hub EV dan baterai?” ujarnya.
Dari sisi ekonomi makro, CSIS memperkirakan transisi menuju industri hijau memiliki konsekuensi jangka pendek. Berdasarkan pemodelan RUPTL bersih, Produk Domestik Bruto (PDB) berpotensi turun sekitar 0,75%, terutama jika instrumen pasar karbon diperketat.
Meski demikian, dampak tersebut dinilai dapat diimbangi dalam jangka panjang seiring meningkatnya standar global terhadap produk rendah emisi. Sektor hilir seperti industri komponen kendaraan juga diproyeksikan tetap tumbuh positif.
Sebagai rekomendasi, CSIS menekankan pentingnya penyelarasan antara strategi industri dan permintaan global, keseimbangan aspek lingkungan-sosial-ekonomi, serta percepatan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
“Terakhir, perlunya akselerasi adopsi ESG, baik sukarela maupun mandatory, untuk mendukung pendanaan dan daya saing industri,” pungkasnya.
