Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden ingin program andalannya itu dapat tetap bersih dari praktik korupsi dan penyimpangan.
"Saya punya keyakinan Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisis, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau. Sehingga langkah yang tepat saya yakin ini untuk perbaikan ke depannya, sehingga di BGN semakin transparan, akuntabel," ujar Dudung dalam keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis, 4 Juni 2026.
Menurut Dudung, keputusan Presiden merupakan hasil evaluasi yang mendalam terhadap pelaksanaan program MBG, yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Presiden juga menjadikan informasi yang diterimanya sebagai bahan pertimbangan dalam pembenahan di tubuh lembaga BGN.
Dia mengungkapkan sekitar sebulan lalu, dirinya melakukan inspeksi mendadak ke lapangan. Dia menemukan sejumlah ketimpangan dalam pelaksanaan program MBG, meski secara umum terdapat banyak aspek yang berjalan dengan baik.
"Presiden inginnya sempurna, semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau," kata Dudung.
Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato pada acara konsolidasi nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di SICC, Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026). (ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo)
Dudung mengatakan fokus perbaikan ke depan tidak hanya pada penyaluran makanan, tetapi tata kelola dan sistem manajemen yang menopang pelaksanaan program MBG secara menyeluruh. Menurut dia, pengawasan perlu diperkuat pada seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari pengelola yayasan hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), guna menutup celah penyimpangan yang berpotensi menurunkan kualitas layanan dan asupan gizi bagi penerima manfaat.
"Kalau saya lebih banyak melihat itu adalah bagaimana manajemennya sebetulnya yang harus diperbaiki," kata Dudung.
Kantor Staf Presiden memastikan akan terus mengawal pelaksanaan program MBG secara objektif dan tanpa kompromi. Hal ini guna mendukung target pemenuhan gizi nasional sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran negara.
