Jakarta: Presiden Prabowo Subianto langsung memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat mengetahui adanya indikasi penyelewengan di Badan Gizi Nasional (BGN). Prabowo menerima informasi indikasi penyimpangan yang melibatkan unsur pimpinan BGN itu baru beberapa waktu lalu.
"Jadi, memang sudah beberapa saat, saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan, dari pimpinan. Waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain, saya tanya, 'tolong saya mendapat laporan tentang BGN,” kata Prabowo dalam Konsolidasi Nasional Program MBG yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, dilansir dari Antara, Rabu, 3 Juni 2026.
Prabowo menjelaskan dalam pertemuan dengan para pejabat tersebut, dirinya meminta penelusuran lebih lanjut terkait laporan mengenai BGN. Menurut dia, peran pemimpin sangat menentukan kualitas sebuah organisasi, sehingga persoalan pada tingkat pimpinan dapat berdampak besar terhadap kinerja lembaga.
Presiden menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan BGN sangat penting bagi bangsa dan negara. Sebab, menyasar masyarakat yang membutuhkan bantuan serta mendukung peningkatan kualitas generasi penerus.
Menurut dia, program pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah merupakan salah satu instrumen yang digunakan banyak negara maju untuk mengurangi kemiskinan. Sekaligus, meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda.
Baca Juga: Prabowo ke Pelaksana MBG: Kalau Tidak Mau Kerja dengan Baik, MinggirEks Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, keluar dari Gedung Kejaksaan Agung untuk dibawa ke mobil tahanan. Dok. Tangkapan Layar Penguatan Lembaga Penegak Hukum
Presiden mendukung upaya penguatan lembaga pengawasan dan penegak hukum dalam menangani dugaan penyimpangan. Kepala Negara meminta BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan aparat penegak hukum lainnya menyampaikan kebutuhan yang diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan tugas mereka.
"Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T (triliun) kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat," tegas Presiden.
Menurut Prabowo, penguatan lembaga pengawasan dan penegak hukum diperlukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan uang rakyat. Hal itu sekaligus untuk menjaga wibawa pemerintah dan negara.
"Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan, tidak ada, tidak ada pengecualian," tegas Prabowo.
