KENDAL, DISWAY.ID - Eskalasi kritik dan penyaluran aspirasi publik di ruang digital terkait aktivitas pertambangan komoditas batuan alias galian golongan C memantik respons cepat dari otoritas daerah.
Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyatakan kesiapannya untuk membuka draf ruang mediasi resmi guna mempertemukan elemen masyarakat sipil dengan para pemangku kepentingan (stakeholder).
BACA JUGA:Perkara Tambang Emas Ilegal Way Kanan, Kejati Baru Teliti Berkas Tahap I
Langkah taktis ini diambil menyusul draf gelombang unggahan di platform media sosial yang dinilai berpotensi mengonstruksi draf persepsi negatif serta memicu destabilisasi kohesi sosial. Kesbangpol memastikan akan segera melakukan konsolidasi internal bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kendal.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Kendal, Alfebian Yulando, menegaskan draf posisi lembaganya sebagai instrumen mitigasi konflik. Menurutnya, draf klarifikasi bersama para pengelola akun informasi digital (admin media sosial) diperlukan agar asimetri informasi tidak meluas menjadi draf benturan sosial di ranah domestik.
“Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Bupati dan meminta petunjuk lebih lanjut. Bersama Diskominfo, kami juga berupaya mengumpulkan admin-admin media sosial terkait agar berbagai informasi dan komentar yang berkembang di masyarakat dapat diklarifikasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru maupun kegaduhan yang lebih luas,” ujar Alfebian Yulando, Rabu, 3 Juni 2026.
Seimbangkan Informasi Digital dan Penghormatan Hak Hak SipilAlfebian menguraikan, draf tingginya dependensi publik terhadap penetrasi media sosial sebagai rujukan informasi primer menuntut adanya draf penyajian data yang objektif dan berimbang (cover both sides).
Apabila masyarakat hanya mengonsumsi draf narasi tunggal tanpa adanya eksplanasi dari pemangku kebijakan, maka draf distorsi pemahaman terhadap draf regulasi tata ruang rawan terjadi.
BACA JUGA:Aktor di Balik Kasus Tambang Samin Tan Belum Tersentuh, Kejagung Diminta Menindak
“Media sosial sekarang menjadi salah satu rujukan masyarakat. Kalau masyarakat hanya melihat satu sisi informasi tanpa mendapatkan penjelasan dari pihak lain, maka keseimbangan informasi tidak akan tercapai dan dapat memunculkan persepsi yang berbeda-beda,” katanya menganalisis draf fenomena komunikasi publik.
Secara kelembagaan, Kesbangpol menegaskan draf posisinya yang tetap menjunjung tinggi independensi hak kebebasan berpendapat serta menyampaikan draf kritik yang dilindungi oleh konstitusi.
Namun, ia menyarankan agar draf sengketa lingkungan ini dikanalisasi melalui draf forum tatap muka yang lebih konstruktif daripada sekadar menjadi polemik tak berujung di jagat maya.
“Kami menghargai kritik dan aspirasi masyarakat. Namun akan lebih baik apabila ada ruang komunikasi yang mempertemukan semua pihak sehingga substansi persoalan dapat dibahas secara terbuka dan tidak hanya berkembang melalui unggahan di media sosial,” jelas Alfebian.
Lebih lanjut, Alfebian mengklarifikasi draf peta hukum administrasi pertambangan, di mana draf otoritas penerbitan izin eksplorasi maupun draf operasional produksi galian C secara yuridis berada di bawah draf kewenangan pemerintah provinsi dan kementerian terkait di tingkat pusat. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap memposisikan diri sebagai draf penerima limpahan dampak sosial langsung dari draf keluhan warga di area lingkar tambang.
BACA JUGA:Jaringan Aktivis Nusantara Dukung Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Samin Tan
- 1
- 2
- »
