JAKARTA, KOMPAS.com - Perombakan besar-besaran di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) membuka babak baru dalam pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lewat pencopotan tiga pucuk pimpinan, perhatian publik kini tertuju pada langkah pembenahan yang akan ditempuh jajaran pimpinan baru, di bawah Kepala BGN Nanik S Deyang.
Lantas, apa saja PR besar tersebut?
Transparansi manajemen
Pengamat kebijakan publik Eko Prasojo menilai, BGN perlu memperkuat manajemen implementasi program secara lebih transparan dan akuntabel.
Baca juga: Kasus Eks Kepala BGN Dadan dkk: Penunjukan Mitra SPPG dan Mark Up Anggaran
Sebab, perubahan personel saja belum cukup untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, usai Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, dan dua Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka.
Tantangan terbesar BGN justru terletak pada pembenahan sistem, mulai dari transparansi pengelolaan program, pengawasan pelaksanaan di lapangan, hingga mitigasi risiko yang memicu penyimpangan maupun kegagalan program.
"Saya pikir perlu proses manajemen implementasi program yang lebih transparan dan akuntabel," kata Eko, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/6/2026).
Eko menilai, berbagai teknologi informasi seperti akal imitasi/kecerdasan buatan (AI) dan big data dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pengawasan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program.
