Akankah Pergantian Kepala BGN Membuat MBG Lebih Baik?

Pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN beserta dua wakilnya disebut telah direncanakan Presiden Prabowo Subianto sejak beberapa waktu terakhir. Hal ini didasari sejumlah laporan dari berbagai sumber terkait dugaan penyimpangan dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Salah satu temuan yang mencuat ialah adanya indikasi praktik jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.

Presiden Prabowo telah mencopot Dadan dari posisi Kepala BGN pada Selasa (2/6/2026) malam. Selain Dadan, dua wakil kepala BGN, yakni Letjen (Purn) Lodewijk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sonjaya, juga diberhentikan dari jabatannya.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN untuk memimpin lembaga tersebut. Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Agustina Arumsari yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Mayor Jenderal Trenggono selaku Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam, menuturkan, penggantian kepala dan wakil kepala BGN berdasar monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BGN selama 1,5 tahun terakhir.

”Banyak catatan yang menjadi dasar pertimbangan Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan itu bisa segera diperbaiki. Ada masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola, termasuk kedisiplinan dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya ditetapkan oleh BGN,” kata Prasetyo.

Prasetyo mengharapkan jajaran pemimpin baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, sekaligus meningkatkan tata kelola organisasi yang lebih baik. Ini semua ditempuh demi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Lebih-lebih dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia.

Jajaran pemimpin anyar turut diinstruksikan agar segera menjalankan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Penguatan koordinasi itu diharapkan mampu memastikan semua program BGN berjalan sebaik-baiknya walaupun terjadi pergantian kepemimpinan. 

Pengamat kebijakan publik Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Andhyka Muttaqin menilai sosok pengganti kepala BGN yang berasal dari jajaran pimpinan sebelumnya telah memahami struktur organisasi, tantangan implementasi, serta target yang harus dicapai.

”Oleh karena itu, proses adaptasi diperkirakan tidak memerlukan waktu terlalu lama. Fokus dapat langsung diarahkan pada penyelesaian masalah-masalah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat,” ujar Andhyka saat dimintai tanggapan terkait pergantian pucuk pimpinan BGN, Rabu (3/6/2026).

Masyarakat, menurut Andhyka, tidak perlu langsung berasumsi bahwa program MBG akan berubah secara drastis setelah pergantian kepala BGN. Dalam sistem pemerintahan modern, terutama untuk program prioritas nasional, keberhasilan program tidak seharusnya bergantung pada satu orang.

MBG menjadi program strategis Presiden Prabowo yang didukung oleh regulasi, anggaran besar, jaringan kelembagaan hingga tingkat daerah, serta target penerima manfaat yang telah ditetapkan. ”Karena itu, pergantian pimpinan lebih tepat dipahami sebagai bagian dari evaluasi dan penyempurnaan tata kelola program daripada perubahan arah kebijakan,” kata Andhyka.

Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sejak Rabu (3/6/2026) dini hari, berselang beberapa jam setelah Presiden Prabowo merombak struktur pimpinan BGN.

”Marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melalui keterangan audio, Rabu (3/6/2026).

Prasetyo menegaskan, proses ini merupakan cerminan dari semangat pemerintahan untuk terus melakukan perbaikan di internal lembaga negara. Evaluasi ini menyasar pada seluruh aspek manajemen agar setiap program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis, berjalan dengan tata kelola yang bersih.

Sementara itu, Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono menilai, pencopotan Dadan yang disusul penggeledahan kantor BGN memicu spekulasi bahwa langkah itu bertujuan menjaga citra program MBG. Padahal, menurut dia, terdapat persoalan yang lebih fundamental dalam desain program tersebut.

Agus menambahkan, pergantian personel tanpa disertai pembenahan desain yang substantif tidak akan memberikan dampak perubahan. ”Jika benar pencopotan dilakukan sebelum Kejagung menetapkan tersangka tanpa memperbaiki desain program, maka siapa pun yang memimpin tentu tidak akan memberikan dampak perubahan,” kata Agus.

Keputusan Presiden Prabowo merombak pimpinan BGN disambut baik berbagai kalangan di Kota Bandung, Jawa Barat, mulai dari akademisi, orangtua pelajar, hingga pedagang pasar tradisional. Mereka menilai program MBG pada dasarnya sangat positif jika tata kelolanya diperbaiki.

Akademisi sekaligus pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Bandung, Acuviarta Kartabi, menilai keputusan Presiden mencopot tiga pemimpin BGN sangat tepat. Sebab, menurut dia, program MBG belum dijalankan dengan tata kelola yang baik sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan keuangan negara.

Saeful (47), warga Cidadap, Kota Bandung, yang merupakan orangtua pelajar penerima MBG, berharap BGN terus memperbaiki kualitas makanan yang disajikan sehingga kasus keracunan tidak terus berulang.

Penyidik Kejaksaan Agung menahan dan menetapkan tersangka bekas Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua eks wakil kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis tahun 2025 sampai 2026. Dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa hingga penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi menyatakan, pihaknya menetapkan ketiga eks pimpinan BGN itu sebagai tersangka setelah melakukan serangkaian penyidikan sejak 29 Mei 2026. Mereka disebut terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program MBG tahun 2025 sampai 2026.

”Berdasarkan dua alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan saudara DH (Dadan Hindayana) selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS (Sony Sanjaya) selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional dan Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP (Lodewyk Pusung) selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka,” ujar Syarief, Rabu (3/6/2026) sore.