Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. Langkah ini diambil usai Kepala Negara mengendus adanya indikasi penyelewengan anggaran di Badan Gizi Nasional (BGN).
Informasi tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam acara Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh BGN di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026). Prabowo mengungkapkan bahwa laporan mengenai dugaan penyimpangan tersebut melibatkan unsur pimpinan di lembaga baru itu.
"Jadi, memang sudah beberapa saat saya mendapat laporan. Ada kekurangan, kejanggalan, dan indikasi penyelewengan dari pimpinan," ujar Prabowo.
Begitu menerima laporan tersebut, Prabowo langsung menginstruksikan BPKP dan PPATK untuk melakukan penelusuran mendalam. Menurutnya, integritas seorang pemimpin sangat menentukan kualitas organisasi. Masalah pada tingkat pimpinan dipastikan bakal berdampak besar pada kinerja lembaga secara keseluruhan.
Prabowo menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola BGN merupakan instrumen krusial bagi masa depan bangsa. Program ini dirancang untuk menyasar masyarakat yang membutuhkan, mengurangi kemiskinan, serta mendongkrak kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda—layaknya kebijakan di negara-negara maju.
Oleh sebab itu, demi mengawal program tersebut dari praktik korupsi, Presiden menyatakan komitmen penuhnya untuk memperkuat lembaga pengawas internal dan aparat penegak hukum (APH).
Prabowo bahkan siap memenuhi segala kebutuhan logistik dan personel yang diminta oleh BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung demi membersihkan instansi pemerintahan dari para koruptor.
"Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat," tegas Presiden.
Mantan Menteri Pertahanan itu menambahkan, penguatan institusi penegak hukum ini sangat krusial demi menjaga kewibawaan negara dan memastikan tidak ada satu rupiah pun uang rakyat yang disalahgunakan.
"Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri, dan tidak ada pengecualian," pungkasnya secara lantang. (Antara)
- Kasus Pemerasan Sertifikat K3, Eks Wamenaker Noel Ebenezer Hadapi Vonis Hakim Pagi Ini
