HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Lonjakan nilai tukar dolar AS yang menembus hampir Rp18.000 memicu peringatan keras dari kalangan akademisi dan pelaku ekonomi mengenai kerentanan perekonomian domestik. Dr. Ir. Affandy Aguasman Aris, ST, MT, MM, pengamat ekonomi dan kebijakan publik, menegaskan bahwa pelemahan rupiah yang agresif ini bukan hanya angka di papan perdagangan, melainkan ancaman nyata yang dapat menyeret sektor riil ke zona merah.
Pelemahan rupiah yang tajam akan mentransmisikan tekanan inflasi impor ke pasar domestik. “Komoditas pangan, bahan baku industri, farmasi, hingga barang elektronik akan melonjak dalam waktu dekat,” katanya.
Dampak ini diprediksi memukul dua sektor utama. Sektor rumah tangga akan menghadapi penurunan daya beli akibat lonjakan harga kebutuhan pokok yang memicu penurunan konsumsi rumah tangga, penopang utama PDB. Sementara itu, sektor korporasi yang mengandalkan bahan baku impor dan memiliki utang luar negeri berdenominasi valas menghadapi lonjakan biaya operasional. Jika margin keuntungan tergerus, risiko efisiensi tenaga kerja atau PHK massal menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.
Di tengah tekanan ini, pernyataan Menteri Keuangan yang menyatakan pengendalian kurs adalah ranah mutlak Bank Indonesia menuai kritik tajam. Dr. Affandy menilai sikap tersebut keliru secara akademis dan berbahaya secara praktis. “Kementerian Keuangan bukanlah sekadar Bendahara Negara atau ‘kasir’ yang tugasnya hanya mencatat keluar-masuk uang di APBN. Berdasarkan mandat konstitusi dan undang-undang, Kemenkeu adalah arsitek pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa setiap pelemahan rupiah mengubah asumsi makro APBN, dengan beban subsidi energi dan pembayaran utang luar negeri yang membengkak. Hal ini merupakan ranah kebijakan fiskal, bukan hanya moneter.
Menurut Dr. Affandy, kerentanan rupiah disebabkan oleh struktur industri domestik yang masih sangat bergantung pada impor bahan baku dan modal. Oleh karena itu, pembenahan struktur industri dan pemberian insentif ekspor untuk mengecilkan defisit transaksi berjalan adalah tugas kebijakan fiskal dan sektor riil di bawah koordinasi pemerintah, bukan hanya instrumen suku bunga BI.
“Pernyataan yang memisahkan ‘ranah’ ini seolah menunjukkan pudarnya taji Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Otoritas fiskal dan moneter seharusnya tampil dengan narasi satu pintu yang solid untuk menenangkan pasar, bukan melempar bola panas,” pungkasnya.
Untuk meredam guncangan yang lebih masif, Dr. Affandy menegaskan perlunya bauran kebijakan (policy mix) yang agresif dan terpadu. Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendirian menguras cadangan devisa atau menaikkan suku bunga yang berisiko mematikan pertumbuhan kredit sektor riil.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan harus segera mengambil langkah taktis seperti reformulasi APBN dengan stress-testing untuk mengamankan jaring pengaman sosial akibat lonjakan harga pangan dan energi. Selain itu, memberikan relaksasi pajak atau insentif fiskal bagi industri padat karya berbasis konten lokal guna mengurangi ketergantungan impor juga sangat diperlukan.
Langkah lain yang penting adalah menegakkan aturan penempatan devisa hasil ekspor secara lebih rigid dan atraktif agar pasokan likuiditas dolar di dalam negeri melimpah.
“Situasi mendekati Rp18.000 ini adalah ujian bagi soliditas kabinet ekonomi. Pasar tidak butuh pembagian batas wilayah kerja secara kaku, pasar butuh kepastian bahwa pemerintah dan bank sentral berada di ruang kemudi yang sama untuk menyelamatkan perekonomian nasional,” beber Dr. Affandy. (*)
