Pantau - Sejumlah isu politik mewarnai aktivitas pemerintahan pada Rabu (3/6/2026), mulai dari arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada peserta Lemhannas hingga penegasan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya integritas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Gibran Tekankan Kepekaan Pemimpin terhadap MasyarakatWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII dan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX Lemhannas RI lebih peka terhadap kondisi masyarakat dalam merumuskan kebijakan.
"Sebagai para calon pemimpin, ini harus ada kepekaan, peka terhadap apa yang terjadi di akar rumput,” tegas Gibran saat memberikan pembekalan di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Menurut Gibran, kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat menjadi modal penting bagi calon pemimpin dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif.
Prabowo Soroti Integritas Program MBGPresiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan.
“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian,” tegas Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor.
Prabowo juga menyebut program MBG merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa karena berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi desa.
Presiden menilai pemenuhan gizi anak-anak menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi yang sehat dan berdaya saing.
Dudung dan Tito Ajukan Usulan Penguatan KelembagaanKepala Staf Presiden Dudung Abdurachman mengusulkan kepada DPR agar anggaran Kantor Staf Presiden dipisahkan dari Kementerian Sekretariat Negara.
Menurut Dudung, KSP membutuhkan dukungan anggaran yang lebih mandiri karena memiliki tugas mengawasi berbagai program prioritas nasional serta membantu koordinasi lintas kementerian.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pembentukan direktorat jenderal khusus yang menangani badan usaha milik daerah (BUMD).
"Kemendagri juga sudah mengusulkan untuk penguatan pengawasan dan pembinaan ini agar BUMD ini ditangani oleh seorang dirjen (direktur jenderal), eselon I," ungkap Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.
Usulan tersebut disampaikan untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD di seluruh daerah.
