KPK menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim sebagai tersangka dan langsung menahannya. Dia diduga terlibat kasus pemerasan izin tinggal WNA saat menjabat Dirjen Imigrasi.
KPK belum menjelaskan lebih rinci konstruksi kasus yang menjerat Silmy Karim dan sejumlah anak buahnya itu. Namun, KPK menyinggung ada soal pola perintah hingga penerimaan uang dalam kasus tersebut.
"Memang dugaan alur perintah ataupun alur penerimaan uang dilakukan pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Dirjen," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (4/6).
Bersama dengan Silmy, ada 7 tersangka lain yang dijerat KPK. Termasuk Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam; Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat yang sebelumnya menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Jaya Saputra; hingga Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah.
"Untuk detailnya nanti dalam konferensi pers kami akan sampaikan bagaimana konstruksi perkara ini, bagaimana alur perintah, alur aliran uang kepada para tersangka nanti kami akan menjelaskan," ucap Budi.
Para tersangka sudah ditahan oleh penyidik KPK. Mereka tidak berkomentar mengenai kasus yang menjeratnya.
Kasus ini bermula dari operasi senyap KPK di Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Selasa (2/6) malam. Dalam OTT yang menjangkau wilayah Jakarta Barat, Jawa Barat, hingga Bali tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang tunai, logam mulia, dan kendaraan mewah.
Perkara ini berpusat pada pusaran suap dan pemerasan dalam penerbitan dokumen keimigrasian berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi WNA.
