jpnn.com, JAKARTA BARAT - Julukan “Gotham City” yang merujuk pada kota fiktif dengan tingkat kriminalitas tinggi dalam kisah pahlawan super Batman, belakangan ini mulai beredar dan berkembang luas di berbagai platform media sosial, seolah menjadi gambaran utama kondisi keamanan di Jakarta Barat.
Namun, pandangan tersebut dibantah dengan tegas oleh Tokoh Masyarakat sekaligus Wakil Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta, Umar Abdul Aziz. Menurutnya, pelabelan itu sama sekali tidak mencerminkan realitas yang sesungguhnya terjadi di lapangan, dan cenderung merupakan penilaian yang berlebihan serta tidak berdasar secara utuh.
BACA JUGA: Polri: Tak Ada Kejadian Menonjol Ganggu Stabilitas Kamtibmas Selama Lebaran 2026
Umar menegaskan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jakarta Barat justru terus menunjukkan arah perbaikan yang nyata. Hal ini, katanya, merupakan buah dari kerja sama yang erat dan sinergi yang terjalin kuat antara Pemerintah Kota Jakarta Barat, pihak kepolisian, unsur TNI, serta beragam elemen masyarakat yang ada di wilayah tersebut.
Berbagai operasi rutin yang digelar secara berkelanjutan oleh unsur tiga pilar, telah terbukti membawa dampak positif yang terlihat jelas dari penurunan angka gangguan keamanan di berbagai sudut wilayah.
BACA JUGA: H-1 Lebaran, Gangguan Kamtibmas Turun 38%, Warga Dilarang Konvoi Saat Malam Takbiran
“Narasi yang berkembang di media sosial terkait Jakarta Barat sebagai ‘Gotham City’ terlalu berlebihan. Faktanya, setelah operasi rutin kamtibmas yang dilakukan oleh tiga pilar, angka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan,” ujar Umar Abdul Aziz.
Sebagai seorang praktisi hukum dan pemimpin organisasi advokat, Umar memandang bahwa penilaian terhadap kondisi suatu wilayah tidak boleh semata-mata didasarkan pada sejumlah kasus kriminal yang kebetulan menjadi sorotan dan viral di media sosial.
BACA JUGA: Kamtibmas Bukan Hanya Tanggung Jawab Polisi, Butuh Komitmen Kolektif Masyarakat
Dia mengingatkan bahwa angka kriminalitas di Jakarta Barat sendiri telah tercatat mengalami penurunan, meski fakta ini sering kali tertutup oleh berita-berita yang mengangkat sisi negatif saja.
Menurutnya, media sosial kerap kali hanya menampilkan sebagian kecil potongan dari realitas yang ada, sehingga secara tidak sengaja membentuk persepsi publik yang tidak utuh, tidak lengkap, dan akhirnya menimbulkan pandangan yang miring.
Lebih jauh dijelaskan Umar, Jakarta Barat adalah wilayah yang memiliki dinamika kehidupan masyarakat yang sangat tinggi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat mobilitas yang sangat padat setiap harinya, keberadaan berbagai persoalan sosial memang tidak dapat dihindari sepenuhnya, sama seperti wilayah perkotaan besar lainnya.
Namun, dia menegaskan bahwa adanya tantangan sosial tersebut tidak lantas berarti seluruh wilayah ini berada dalam kondisi yang tidak aman atau penuh ancaman.
Di balik sorotan terhadap kasus-kasus yang terjadi, Umar menyoroti banyaknya langkah konkret yang telah dan terus dilakukan oleh pemerintah daerah serta aparat keamanan demi menjaga stabilitas wilayah.
Mulai dari peningkatan frekuensi dan jangkauan patroli keamanan, pelaksanaan operasi penciptaan kondisi yang kondusif, pengawasan ketat di lingkungan pemukiman maupun tempat umum, hingga penanganan yang cepat dan tanggap terhadap setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat.
Semua upaya itu, menurutnya, adalah bukti nyata dari kerja keras yang patut dilihat dan dihargai secara menyeluruh, bukan hanya dinilai dari beberapa kejadian yang kebetulan mendapatkan perhatian luas.
Umar juga menyoroti sikap sejumlah pihak yang dinilainya terlalu cepat memberikan penilaian negatif dan menyimpulkan buruknya kondisi Jakarta Barat. Ia mengakui bahwa kritik serta masukan adalah bagian yang sangat penting dan wajar dalam sistem demokrasi, namun hal tersebut harus disampaikan dengan cara yang objektif, berlandaskan fakta yang nyata, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Sebagai fungsi pengawasan, dewan tentu memiliki hak untuk memberikan masukan dan kritik. Namun perlu juga menunggu proses serta melihat kinerja pemerintah secara objektif. Penanganan kamtibmas tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan waktu, strategi yang tepat, serta kolaborasi berbagai pihak untuk memberikan hasil yang maksimal,” katanya.
Persoalan keamanan dan ketertiban, menurut pandangan Umar, merupakan tantangan yang sangat kompleks dan luas cakupannya, sehingga tidak mungkin dapat diselesaikan secara tuntas hanya oleh satu institusi atau pihak saja.
Diperlukan koordinasi yang kuat, terpadu, dan berkesinambungan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga partisipasi aktif dari setiap warga negara dalam menjaga keamanan lingkungannya masing-masing.
Dia juga menekankan pentingnya membangun jaringan komunikasi yang efektif di antara seluruh pemangku kepentingan, agar setiap aduan atau keluhan yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat sasaran. Melalui sinergi yang baik dan komunikasi yang lancar, berbagai potensi gangguan keamanan sebenarnya dapat dicegah sejak dini, sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan merugikan banyak pihak.
“Persoalan kamtibmas tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor dan komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder terkait, termasuk menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, persoalan keamanan dapat ditangani secara lebih efektif dan menciptakan rasa aman bagi semua,” tuturnya. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kristalin Ekalestari Sayangkan Insiden Penyerangan & Pembakaran Pos Kamtibmas
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
