Perlukah ASN Ikut Komponen Cadangan?

Sebanyak 1.758 aparatur sipil negara dari beberapa kementerian dan lembaga telah disumpah dan ditetapkan sebagai Komponen Cadangan atau Komcad gelombang I-2026. Mereka dipersiapkan untuk bela negara yang merupakan bagian dari sistem pertahanan Indonesia. Namun, apakah sesuai dengan kebutuhan publik?

Ribuan ASN ini disumpah di Arta Hanggar Indonesia Wing Udara 1 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/6/2026). Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengapresiasi para personel yang telah menempuh pendidikan lebih kurang 1,5 bulan ini.

”Saya ingin menyampaikan terima kasih atas semangat nasionalisme yang kamu awali sampai dengan hari ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih atas semangat patriotisme yang kau berikan selama mengikuti latihan dasar militer ini. Itu adalah modal yang harus dijaga dan dipelihara,” ungkap Sjafrie.

Sjafrie meminta kepada para ASN yang telah mendapatkan pelatihan ini menunjukkan kinerja yang lebih profesional setelah kembali ke tempat masing-masing. Bahkan, dia menyebut ASN Komcad ini diberi dasar-dasar bela negara karena mewaspadai pihak-pihak yang tidak ingin birokrasi kuat.

Keringatmu itu untuk negara dan bangsamu, sebab rakyat membiayaimu dan memberikan kepercayaan kepadamu. Jadi, tugas kita membalas jasa kepada rakyat.

“Birokrat itu adalah milik negara. Orang-orang di luar tidak ingin birokrasi di Indonesia kuat. Bahkan, juga ada orang-orang di dalam Indonesia. Saya pernah cerita dulu, ada musuh dalam selimut. Itu adalah yang tidak suka kalau birokrasi di Indonesia kuat. Oleh karena itu, yang kau harus perlihatkan adalah kewaspadaan,” papar Sjafrie.

Menurut Sjafrie, ilmu baru yang didapatkan dari pelatihan dasar militer (latsarmil) - terutama nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme - ini mampu meningkatkan potensi para personel Komcad. Hal tersebut perlu terus diasah dalam birokrasi dengan bekerja keras dan terus maju.

“Keringatmu itu untuk negara dan bangsamu, sebab rakyat membiayaimu dan memberikan kepercayaan kepadamu. Jadi, tugas kita membalas jasa kepada rakyat. Paham ini?” kata Sjafrie kepada para peserta Komcad.

Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Gabriel Lema menyatakan, ASN merupakan salah satu potensi pertahanan sehingga membutuhkan latsarmil. Kemampuan tersebut merupakan modal dasar untuk mengawal kedaulatan negara.

Komcad, lanjut Gabriel, juga berfungsi melipatgandakan komponen tempur utama jika terjadi situasi darurat perang. Meski demikian, Gabriel menegaskan Komcad ASN bukanlah wajib militer, tetapi untuk memantapkan para abdi negara ini dalam melaksanakan berbagai macam program dan kebijakan pemerintah.

“Program Komcad di potensi pertahanan terbesar, yaitu aparatur sipil negara, mulai dari pusat sampai daerah. Namun, bukan karena latsarmil ini kita siap mengawal kedaulatan negara, tetapi karena bela negara. Itu yang merupakan cantolan, sesuai dasar konstitusi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara,” papar Gabriel usai penyumpahan personel Komcad.

Perekrutan Komcad juga dilakukan di tingkat daerah. Gabriel memaparkan, pemerintah telah menetapkan 500 anggota Komcad di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, rekrutmen Komcad juga bakal dibuka di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Pemerintah, lanjut Gabriel, menargetkan 4.000 ASN ikut Komcad pada 2026. Dia menyebut, rencana perekrutan gelombang kedua Komcad dibuka sekitar akhir Agustus 2026. “Kita akan bergerak secara bersama-sama. Selain ASN kementerian dan lembaga, juga Pemprov (pemerintah provinsi) yang sudah berkoordinasi akan bergerak bersama-sama, kurang lebih tanggal 27 Agustus 2026,” papar Gabriel.

Dosen Administrasi Publik FISIP Universitas Katolik Parahyangan Trisno Sakti Herwanto berpendapat, pelibatan ASN dalam Komcad perlu dipertimbangkan. Apalagi, upaya penghayatan nilai nasionalisme dan cinta Tanah Air dalam format Komcad belum memiliki urgensi karena tidak terhubung dengan kompetensi pelayanan publik.

“Tuntutan perubahan budaya kerja ASN menjadi adaptif dan inovatif sebagai bagian dari reformasi birokrasi ini tidak selaras dengan pendidikan dasar kemiliteran, penggunaan senjata ringan, dan lain-lain,” kata Trisno saat dihubungi terpisah.

Menurut Trisno, ASN harus memahami kebutuhan masyarakat luas sebagai penggunanya. Oleh karena itu, nilai-nilai yang membuat para abdi negara ini bekerja dengan baik, seperti nasionalisme dan cinta Tanah Air, seharusnya ditanamkan secara sistematis sebelum mereka bertugas dan sesuai dengan birokrasi sipil.

“Fokus utama pengembangan ASN adalah upaya menumbuhkan loyalitas mereka kepada pengguna layanan. ASN yang telah menjadikan pengguna layanan sebagai fokus utama pasti akan memiliki nilai kedisiplinan dan lain-lain, bahkan sangat mungkin melampaui standar pelayanan minimal yang ditetapkan,” kata Trisno.