Pantau - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana setelah menerima laporan mengenai indikasi penyelewengan di Badan Gizi Nasional (BGN).
Presiden Minta Dugaan Penyimpangan DitelusuriPrabowo menyampaikan laporan tersebut diterimanya beberapa waktu lalu dan berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang melibatkan unsur pimpinan di BGN.
"Jadi, memang sudah beberapa saat, saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan, dari pimpinan," ujar Prabowo dalam Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul International Convention Center, Bogor.
Presiden menjelaskan setelah menerima laporan tersebut, dirinya langsung memanggil sejumlah pejabat terkait untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.
"Waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain, saya tanya, 'tolong saya mendapat laporan tentang BGN'," ungkapnya.
Menurut Prabowo, kualitas kepemimpinan sangat menentukan kinerja sebuah lembaga sehingga masalah di tingkat pimpinan dapat berdampak besar terhadap jalannya organisasi.
Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan BGN dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung pembangunan generasi masa depan.
Perkuat Pengawasan dan Penegakan HukumPrabowo menegaskan pemerintah akan memperkuat lembaga pengawasan dan penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan anggaran negara.
Ia meminta BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, serta institusi penegak hukum lainnya menyampaikan kebutuhan yang diperlukan untuk memperkuat tugas pengawasan.
"Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi," kata Prabowo.
Presiden juga menegaskan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan penyimpangan dalam pengelolaan uang negara.
"Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan, tidak ada, tidak ada pengecualian," tegasnya.
Menurut Prabowo, penguatan lembaga pengawasan dan penegak hukum menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai tujuan.
