Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan 17 poin pada revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ketujuh belas topik tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis, 4 Juni 2026. 17 poin UU P2SK Adapun ketujuh belas topik perubahan pada UU P2SK antara lain:
- Penguatan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Penguatan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penguatan kelembagaan Bank Indonesia (BI).
- Evaluasi kinerja BI, OJK, dan LPS oleh DPR.
- Perluasan cakupan usaha perbankan dan perbankan syariah.
- Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).
- Pengaturan transfer margin dalam transaksi pasar keuangan.
- Penerbitan surat utang Danantara (Patriot Bond dan Merah Putih Bond).
- Pengaturan perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi.
- Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas.
- Bursa mineral dan komoditas strategis.
- Penguatan pengaturan aset kripto.
- Pembentukan satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan pinjaman daring serta perjudian daring.
- Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia.
- Perluasan penanganan piutang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- Penyelidikan dan penyidikan sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif.
- Penguatan pengawasan dan penyehatan perbankan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Baca Juga :
Strategi Purbaya Supaya Rupiah Kembali Menguat(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com) Memperkuat koordinasi antar otoritas Pengesahan revisi UU P2SK ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antar otoritas di sektor keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Regulasi yang lebih adaptif dinilai penting untuk menghadapi dinamika pasar keuangan sekaligus meningkatkan daya saing sektor keuangan Indonesia di tingkat regional maupun global.
Menkeu menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, khususnya Komisi XI, atas inisiatif dan kerja sama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU P2SK yang telah dilakukan secara sinergis bersama pemerintah.
“Atas nama pemerintah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota DPR RI, khususnya pimpinan dan anggota Komisi XI yang telah menginisiasi RUU ini serta bekerja bersama pemerintah dalam proses pembahasannya,” kata Purbaya.
