Pemerintah Lebanon dan pejabat zionis Israel mengonfirmasi kesepakatan gencatan senjata pada Rabu malam, 3 Juni 2026. Kesepakatan ini dicapai setelah melalui putaran keempat perundingan intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat di Washington.
"Kesepakatan ini merupakan perwujudan keputusan negara Lebanon yang merdeka dan berdaulat," jelas Dubes Lebanon untuk Amerika Serikat, Nada Hamadeh Moawad, yang dikutip Breaking News pada Kamis 4 Juni 2026.
Salah satu poin utama dalam perjanjian tersebut adalah pembentukan sejumlah zona keamanan percontohan di dalam wilayah Lebanon. Zona-zona ini dirancang khusus untuk melarang poros perlawanan Hizbullah memasuki wilayah tersebut, guna menjamin stabilitas keamanan pasca-konflik.
Baca juga: Menlu Iran Sebut Tidak Ada Kemajuan dalam Pembicaraan dengan AS
Dalam perjanjian yang diumumkan oleh duta besar kedua belah pihak, gencatan senjata ini akan berlaku di seluruh wilayah Lebanon. Sebagai bagian dari implementasi, tentara pemerintah Lebanon diminta untuk mengambil alih kendali penuh atas wilayah-wilayah yang sebelumnya sempat direbut oleh pasukan Israel selama masa invasi.
"Unit-unit khusus tentara Lebanon akan mengambil alih wilayah tersebut, mereka akan memperluas kemampuan mereka untuk merebut wilayah, dan memastikan bahwa Hizbullah tidak kembali ke wilayah tersebut, dan secara bertahap kita akan mencapai keadaan normalisasi antara kedua negara," ungkap Dubes Israel untuk Amerika Serikat, Yechiel Leiter.
Meskipun kesepakatan tingkat negara telah tercapai, jalan menuju perdamaian antara Israel dan kelompok Hizbullah masih belum menemui titik terang. Hingga saat ini, pihak pejuang Hizbullah menyatakan tidak mau terlibat dalam pembicaraan yang berlangsung antara pemerintah Lebanon dan rezim Israel.
Hal ini memicu pertanyaan mengenai efektivitas penerapan zona keamanan di lapangan, mengingat belum ada kejelasan teknis tentang bagaimana zona tersebut akan dibentuk dan diawasi.
Israel dan Lebanon Sepakati Gencatan Senjata Tanpa Persetujuan Hizbullah
