Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo menduga adanya sabotase struktural yang dilakukan oleh menteri-menteri titipan era lama di dalam kabinet saat ini.
"Semuanya karena apa semua dilakukan oleh menteri-menteri yang titipan dan kepala lembaga yang titipan akhirnya dibuat seperti ini kayak bom waktu sehingga terjadilah sabotase struktural sabotase struktural sabotase dilakukan dalam struktural kabinet sendiri,' ungkapnya, dikutip dari YouTube Refly Harun, Kamis (4/6).
Gatot pun menyebutkan sejumlah kebijakan yang dinilainya sengaja dilempar ke publik untuk mengikis kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto.
1. PPN 12% (Era Sri Mulyani)
Menteri Keuangan sempat menaikkan PPN menjadi 12% yang berlaku Januari 2025. Namun pada 31 Desember 2024 Presiden membatalkan keputusan tersebut.
2. Kasus pagar laut (Maret-April 2025)
Presiden memerintahkan pagar laut dibongkar, tetapi Menteri Kelautan menolak. Akhirnya pagar tetap dibongkar setelah terjadi polemik.
3. Gas melon 3 kg (Triwulan pertama tahun 2025)
Larangan penjualan gas melon 3 kg menimbulkan antrean panjang. Bahkan dilaporkan ada korban meninggal dunia akibat antrean tersebut. Presiden kemudian membatalkan kebijakan ini.
4. Bensin oplosan (Februari–Maret) 2025
Publik heboh karena bensin oplosan merusak mesin kendaraan. Kepercayaan terhadap Pertamina menurun, masyarakat beralih ke SPBU lain.
5. Penundaan pengangkatan CPNS/PPPK (Maret 2025)
Menpan RB menyampaikan penundaan pengangkatan pegawai, menimbulkan gejolak. Presiden akhirnya mempercepat pengangkatan.
6. Pemblokiran rekening bank tidak aktif (Mei–Juli 2025)
Sebanyak 122 juta rekening diblokir. Publik menilai pemerintah merampas hak keuangan rakyat. Setelah Presiden turun tangan, rekening dibuka kembali.
7. Sengketa 40 pulau (Juli 2025)
Menteri Dalam Negeri menyerahkan 40 pulau ke Sumut, menimbulkan keributan. Presiden kemudian mengembalikan ke Aceh.
8. Kasus pupuk oplosan (Juli 2025)
Menteri Pertanian Amran menyebut rakyat rugi Rp100 triliun akibat pupuk oplosan.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo: Kabinet Prabowo Dikuasai Loyalis Jokowi
9. Tanah terlantar (akhir Juli 2025)
Pemerintah menyita tanah nganggur selama 2 tahun, sekitar 1,4 juta hektar. Kebijakan ini menimbulkan polemik, hingga Menteri ATR/BPN Wahid meminta maaf.
Gatot menegaskan bahwa rangkaian kebijakan tersebut bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk sabotase struktural dari menteri-menteri lama yang masih menjabat. Ia menilai hal ini berpotensi melemahkan pemerintahan dan menimbulkan krisis kepercayaan di masyarakat.
