EtIndonesia.com Dalam Dialog Shangri-La ke-23, sebanyak 17 negara bersama-sama merilis “Prinsip Panduan Pertukaran Pertahanan untuk Infrastruktur Bawah Laut”, yang bertujuan melindungi keamanan kabel bawah laut yang menjadi tulang punggung lalu lintas internet dan transaksi keuangan dunia.
Para pengamat menilai langkah ini menunjukkan bahwa negara-negara Barat dan para sekutunya di kawasan Indo-Pasifik sedang berupaya membangun aturan dan mekanisme multilateral untuk membatasi pengaruh serta aktivitas PKT dan Rusia.
Dialog Shangri-La Berakhir, Menteri Pertahanan PKT Kembali AbsenKonferensi Keamanan Asia yang diselenggarakan di Singapura, yang dikenal sebagai Shangri-La Dialogue, merupakan forum pertahanan dan keamanan tahunan terbesar serta paling bergengsi di kawasan Asia-Pasifik.
Dialog Shangri-La ke-23 berlangsung selama tiga hari sejak 29 Mei dan telah resmi ditutup.
Menteri Pertahanan PKT Dong Jun kembali tidak menghadiri forum tersebut untuk tahun kedua berturut-turut, sehingga memicu berbagai spekulasi.
Sejumlah pengamat berpendapat bahwa Beijing sengaja tidak mengirim pejabat pertahanan tertingginya dan hanya mengutus Mayor Jenderal Meng Xiangqing dari Universitas Pertahanan Nasional Tiongkok untuk memimpin delegasi. Langkah ini dianggap sebagai upaya merendahkan pentingnya Dialog Shangri-La dan menghindari forum yang dipandang didominasi Barat menjadi panggung kritik terhadap Tiongkok.
“Xi Jinping pernah mengatakan bahwa Samudra Pasifik cukup luas untuk menampung perkembangan Amerika Serikat dan Tiongkok secara terpisah. Pernyataan itu pada dasarnya adalah deklarasi pembagian wilayah pengaruh,” ujar peneliti dari Institut Penelitian Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan, Xie Peixue.
“Tiongkok tidak sedang berusaha mengelola dunia bersama Amerika, melainkan mencoba melewati konsep demokrasi dan nilai-nilai universal Barat, lalu membangun tatanan internasional baru yang aturannya ditentukan oleh Beijing,” jelasnya.
Fokus pada Perlindungan Kabel Bawah LautBanyak pengamat meyakini bahwa dokumen “Prinsip Panduan Pertukaran Pertahanan untuk Infrastruktur Bawah Laut” yang diumumkan oleh 17 negara tersebut, meskipun tidak secara eksplisit menyebut Tiongkok atau Rusia, pada kenyataannya sangat berfokus pada pencegahan ancaman yang dianggap berasal dari kedua negara tersebut.
Menurut Xie Peixue: “Amerika Serikat kini mengambil langkah yang lebih pragmatis dan operasional. Melalui proyek-proyek nyata dan kerja sama dengan sekutu, seperti mekanisme perlindungan kabel bawah laut, ruang bagi operasi abu-abu (gray zone operations) yang dilakukan Tiongkok menjadi lebih sempit.”
Kabel Bawah Laut Disebut “Arteri Peradaban Modern”Kabel bawah laut mengangkut sekitar 99% lalu lintas internet dan transaksi keuangan global, sehingga sering dijuluki sebagai “arteri peradaban modern”.
Para analis menilai keputusan 17 negara untuk membentuk kerja sama dalam isu ini berkaitan dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap aktivitas maritim dan bawah laut yang dikaitkan dengan Tiongkok dan Rusia dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut laporan tersebut, strategi yang diduga digunakan Tiongkok juga mengalami perubahan.
Jika sebelumnya insiden yang melibatkan kerusakan kabel bawah laut sering dikaitkan dengan kapal berbendera Tiongkok, kini semakin banyak kapal yang menggunakan bendera negara ketiga namun diduga dikendalikan oleh perusahaan yang memiliki latar belakang modal Tiongkok, dengan seluruh awak kapal berasal dari Tiongkok. Armada semacam ini sering disebut sebagai “shadow fleet” (armada bayangan).
Kapal-kapal tersebut diduga menyebabkan kerusakan kabel bawah laut di wilayah sensitif melalui aktivitas penurunan jangkar yang mencurigakan.
Ancaman terhadap Infrastruktur Digital dan Keuangan“Ketergantungan masyarakat modern terhadap internet sangat besar. Internet bukan hanya sarana pertukaran informasi, tetapi juga menopang pasar keuangan, rantai pasokan, perekonomian nasional, komunikasi, hingga kegiatan intelijen. Karena itu, perusakan kabel bawah laut dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap negara-negara yang terdampak,” kata komentator politik yang berbasis di Amerika Serikat, Tang Jingyuan.
Ia menjelaskan bahwa kabel bawah laut membentang hingga ratusan kilometer, sehingga pihak yang bertahan harus memastikan seluruh jalurnya aman. Sebaliknya, pihak yang ingin mengganggu hanya perlu menciptakan kerusakan pada satu titik saja untuk melumpuhkan jaringan komunikasi yang lebih luas.
Tang menambahkan: “Ketika kabel bawah laut terputus, pelaku dapat mengamati seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi, komunikasi, informasi, dan pasar keuangan negara yang terkena. Pada saat yang sama, mereka juga menguji apakah metode sabotase tersebut cukup tersembunyi.”
Ketegangan Tiongkok-Jepang Mencuri PerhatianSalah satu momen paling tegang dalam konferensi tahun ini adalah perdebatan antara perwakilan Tiongkok, Meng Xiangqing, dan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi.
Di permukaan, perdebatan tersebut berkaitan dengan persoalan sejarah. Namun para analis menilai bahwa yang sebenarnya tercermin adalah konflik strategis yang lebih mendasar antara Tiongkok dan Jepang di kawasan Indo-Pasifik.
Xie Peixue mengatakan: “Permusuhan dan kewaspadaan Tiongkok terhadap Jepang bahkan lebih sensitif dibandingkan terhadap Amerika Serikat. Selain faktor sejarah, Jepang memiliki basis industri yang kuat, teknologi maju, dan secara geografis berada pada posisi kunci di rantai pulau pertama (First Island Chain).”
Menurut para analis, strategi Beijing adalah mencoba memecah kerja sama pertahanan antara Jepang dan negara-negara Asia Tenggara serta melemahkan legitimasi Jepang dalam kerja sama keamanan regional.
Jepang Dipandang Akan Memainkan Peran Lebih BesarXie menambahkan bahwa selama ini Jepang lebih banyak mendukung Amerika Serikat dari belakang dalam pertahanan rantai pulau pertama.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, Jepang telah meluncurkan program pembangunan militer yang lebih besar dan mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Tiongkok.
Ia mengatakan: “Pernyataan keras Menteri Pertahanan Jepang dan program modernisasi militer Jepang menunjukkan bahwa Tokyo mulai mengambil sebagian tanggung jawab keamanan regional yang sebelumnya lebih banyak diemban Amerika Serikat.”
Menurutnya, ke depan kawasan Indo-Pasifik mungkin akan berkembang menjadi pola di mana Amerika Serikat tetap memimpin, sementara Jepang berada di garis depan dalam menghadapi ekspansi militer Tiongkok.
Kekhawatiran Negara-Negara Tetangga Mendorong Aliansi BaruLaporan tersebut menyimpulkan bahwa ketika Beijing terus mengkritik Jepang, banyak negara di kawasan justru semakin merasa tidak aman akibat sikap Tiongkok yang dianggap semakin tegas di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan, serta kurangnya transparansi dalam pembangunan militernya.
Perasaan tidak aman itu dinilai mendorong negara-negara di kawasan untuk mempercepat kerja sama pertahanan dan memperkuat kemampuan keamanan mereka sendiri.
Huang Yimei/ Luo Ya/Tony – NTDTV.com
