Pemerintah berencana membentuk bursa mineral nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perdagangan komoditas tambang dalam negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembentukan bursa tersebut akan dilakukan secepatnya.
Setelah terbentuk, pengawasan bursa mineral nasional nantinya akan berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rencana itu muncul seiring pembahasan perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang di dalamnya menambah tugas Dewan Komisioner OJK dalam pengawasan bursa mineral.
Menurut Purbaya, pembentukan bursa mineral diperlukan karena selama ini sejumlah komoditas mineral Indonesia masih diperdagangkan melalui bursa di luar negeri. Padahal, Indonesia merupakan salah satu produsen utama dunia.
"Itu kan misalnya ada produk-profuk mineral kita yang bursanya di Singapura padahal kita produsen utamanya. Misalnya begitu, itu harus ditarik ke sini," kata Purbaya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).
Purbaya tak membantah ketika ditanya apakah pemerintah akan membentuk bursa mineral baru di Indonesia. Menurut Purbaya potensi itu sangat terbuka.
Ia juga membenarkan bahwa penambahan tugas pengawasan bursa mineral kepada OJK menjadi indikasi bahwa pemerintah sedang menyiapkan pembentukan lembaga tersebut. Di sisi lain, ia menyebut pemerintah ingin segera merealisasikan bursa mineral nasional sesegera mungkin. Namun, ia belum dapat merincikannya.
"Harusnya secepatnya," kata Purbaya.
Rencana pembentukan bursa mineral nasional merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah ekspor mineral strategis. Sebelumnya pemerintah telah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang menjadi badan satu pintu mengelola ekspor sumber daya alam strategis termasuk batu bara dan sawit.
