Jakarta, tvOnenews.com - Upaya memastikan program bantuan hunian tepat sasaran terus dilakukan oleh pemerintah pusat.
Pada Kamis (4/6), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turun langsung meninjau penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Agenda peninjauan lapangan ini juga diikuti oleh sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, serta Kepala BPS Amalya Adininggar Widyasanti.
Kehadiran lintas instansi ini bertujuan untuk melihat efektivitas data dan realisasi bantuan di masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan mendatangi kediaman salah seorang warga yang kondisinya cukup memprihatinkan.
Rumah yang menjadi sasaran bantuan tersebut masih berdinding anyaman bambu yang sudah mulai lapuk dan berlantaikan tanah.
Secara struktur, bangunan itu dinilai tidak kokoh karena hanya berdiri di atas tumpukan batu sebagai fondasi tanpa diperkuat dengan semen.
Diketahui, pemilik rumah tersebut merupakan salah satu warga yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi basis data pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial.
Melalui peninjauan langsung ini, diharapkan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan DPR dapat mempercepat proses perbaikan kualitas hunian bagi masyarakat kelas bawah agar lebih layak dan aman.
Berdasarkan dialog Mendagri dengan penghuni rumah, diketahui bahwa rumah itu telah ditempati sejak tahun 1984 dan belum pernah tersentuh bantuan.
Mendagri bersyukur karena rumah tersebut akan segera dibangun melalui Program BSPS.
"Alhamdulillah," ujar Mendagri saat meninjau rumah penerima bantuan di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya menyasar rumah tidak layak huni di daerah perdesaan maupun perkotaan. Namun, program tersebut juga menyasar rumah tidak layak huni di daerah perbatasan.
Ia menegaskan, pembangunan rumah tidak layak huni di daerah perbatasan bukan hanya untuk pemerataan pembangunan.
Namun, kebijakan ini bertujuan memperkuat pertahanan negara di daerah perbatasan melalui penguatan rasa cinta Tanah Air masyarakat setempat.
