Jakarta, CNBC Indonesia - Iran menghadapi tekanan energi yang makin berat memasuki musim panas, di tengah perekonomian yang terpuruk akibat dampak perang dan keterbatasan ruang fiskal pemerintah. Lonjakan penggunaan pendingin ruangan serta kebutuhan listrik lainnya memperlebar kesenjangan antara pasokan dan konsumsi energi di negara tersebut.
Pemerintah Iran sejauh ini masih mempertahankan berbagai subsidi energi yang membuat tarif listrik, gas, air, dan bahan bakar tetap jauh di bawah biaya produksi. Namun, kondisi ekonomi yang memburuk membuat kemampuan pemerintah untuk menopang subsidi tersebut semakin terbatas.
"Mereformasi dan menaikkan harga energi saat ini tidak layak dan logis karena kondisi ekonomi dan kekhawatiran sosial saat ini," kata Wakil Presiden Organisasi Optimalisasi dan Manajemen Strategis Energi Iran, Esmail Saghab Esfahani, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (4/6/2026).
Meski memiliki cadangan minyak mentah terbesar ketiga di dunia, Iran kembali harus mengimpor bahan bakar karena permintaan domestik melampaui kapasitas produksi kilang. Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahkan berulang kali mengimbau masyarakat dan perkantoran untuk menghemat energi. Pekan lalu, ia melepas jaket saat rapat kabinet sebagai simbol ajakan untuk mengurangi penggunaan pendingin udara secara berlebihan.
Kebijakan subsidi energi sebenarnya telah lama menjadi penyangga ekonomi rumah tangga Iran. Namun, manfaatnya semakin tergerus oleh kombinasi korupsi, salah urus, sanksi internasional, inflasi kronis, serta pelemahan nilai tukar mata uang.
Pemerintah juga masih berhati-hati menaikkan harga bahan bakar setelah gelombang protes nasional yang pecah pada 2019 menyusul kebijakan kenaikan harga bensin. Akibatnya, harga energi tetap dipertahankan pada level rendah meski tekanan terhadap anggaran negara terus meningkat.
Saat ini, pengguna kendaraan di Iran memperoleh kuota 60 liter bensin bersubsidi per bulan dengan harga 15.000 rial per liter, ditambah 100 liter berikutnya dengan tarif yang lebih tinggi. Konsumsi diatas kuota tersebut dikenakan harga hingga 50.000 rial per liter melalui sistem kartu bahan bakar yang dikeluarkan pemerintah.
Selama perang berlangsung, pemerintah memperketat pembatasan distribusi bahan bakar. Setiap kartu kini hanya dapat digunakan untuk membeli maksimal 30 liter bensin per hari. Sejumlah laporan juga menyebut operator SPBU diminta membatasi penggunaan kartu darurat yang sebelumnya dapat digunakan untuk memperoleh tambahan bahan bakar.
Kendati pemerintah menolak kenaikan tarif secara drastis, sejumlah pelaku usaha mulai merasakan dampaknya. Seorang pemilik bengkel las berusia 35 tahun di dekat Teheran mengaku tagihan energinya melonjak dari 40 juta rial atau sekitar US$23 (setara Rp414 ribu) per bulan menjadi tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.
"Saya pergi ke perusahaan listrik, dan mereka hanya terus mengatakan bahwa tarif telah naik," ujarnya. Ia menambahkan beberapa rekannya mengalami lonjakan biaya serupa meski tingkat konsumsi energi relatif tidak berubah. "Sepertinya kami harus membayar biaya perang."
Otoritas Iran menyatakan akan meninjau setiap keluhan terkait lonjakan tagihan energi. Pemerintah juga menawarkan insentif bagi rumah tangga yang berhasil mengurangi konsumsi energi, sementara pengguna berlebihan dapat dikenakan tarif hingga 45 kali lebih tinggi dibanding harga standar.
Tekanan terhadap sektor energi semakin besar setelah serangan terhadap fasilitas energi Iran menurunkan kapasitas produksi bensin harian dari sekitar 115 juta liter menjadi 110 juta liter. Di sisi lain, konsumsi melonjak hingga sekitar 140 juta liter per hari.
Ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk melancarkan serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi Iran juga memicu kekhawatiran akan pemadaman listrik dan kekurangan pasokan gas, sehingga krisis energi diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan.
(tfa) Add as a preferred
source on Google
