Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penguatan BPKP, KPK, hingga Kejaksaan Agung dalam upaya menekan kebocoran keuangan negara. KPK menyebut arahan tersebut bukan hanya bentuk dukungan politik, tetapi juga membuka kemungkinan penguatan kapasitas lembaga antirasuah secara lebih konkret.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai pernyataan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen dan ketegasan dalam pemberantasan korupsi. Ia bahkan menyebut tidak adanya intervensi terhadap aparat penegak hukum menjadi sinyal positif bagi kerja-kerja KPK ke depan.
“Sebenarnya kami melihatnya dari sisi pernyataan beliau menunjukkan sebuah komitmen ya ketegasan, kemudian dukungan terhadap proses pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/6/2026).
Setyo menambahkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti arahan Presiden dengan melakukan pembahasan internal bersama seluruh deputi di lingkungan KPK. Pembahasan tersebut mencakup kebutuhan sumber daya manusia hingga dukungan operasional.
Menurutnya, KPK akan menginventarisasi berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk memperkuat kinerja lembaga, termasuk dari sisi anggaran dan pembiayaan kegiatan.
“Tentu kami akan menginventarisir kira-kira kebutuhan-kebutuhan apa. Apakah dari sisi sumber daya manusia, apakah dari sisi anggaran, pembiayaan kegiatan, dan lain-lain,” katanya.
Ia menegaskan bahwa seluruh keputusan terkait penguatan lembaga akan dibahas secara menyeluruh di internal KPK dengan melibatkan semua kedeputian. Hal ini dilakukan agar arahan Presiden dapat direspons secara tepat dan terukur.
“Pasti kan kami akan melibatkan seluruh kedeputian bagaimana kita menyikapi arahan Bapak Presiden,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat konsolidasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul, Bogor, menegaskan pentingnya penguatan lembaga pengawas keuangan negara untuk menutup potensi kebocoran anggaran.
Dalam kesempatan itu, Prabowo bahkan menyampaikan pernyataan tegas kepada pimpinan lembaga negara terkait kebutuhan mereka dalam pemberantasan korupsi.
“Kalau Saudara merasa Saudara bisa lebih pintar dari NKRI, ya coba aja. Kepala BPKP, apa yang kau butuh, kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi,” kata Prabowo.
Ia juga secara langsung menyinggung KPK dalam forum tersebut dengan nada serupa, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap penguatan lembaga antikorupsi.
“Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu lapor saya penuhi,” ujar Prabowo.
Baca Juga: Gunakan Kode 'Vokalis' Hingga 'Gitaris', KPK Bongkar Skema Rahasia Pembagian Uang Haram Silmy Karim dkk
Pernyataan tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah siap memperkuat KPK, baik dari sisi kelembagaan maupun dukungan operasional, untuk memastikan efektivitas pemberantasan kebocoran uang negara.
Dengan arahan tersebut, KPK kini tengah mengkaji kebutuhan internal yang mencakup penguatan sumber daya manusia, peningkatan dukungan anggaran, serta optimalisasi operasional agar sejalan dengan target pemberantasan korupsi yang lebih agresif.
